Correct Article 9

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pengembangan sumber daya manusia bidang kearsipan, meliputi: a. pengadaan atau pengangkatan Arsiparis di setiap Perangkat Daerah; b. pengembangan kompetensi dan profesionalitas Arsiparis; c. pengaturan peran Arsiparis; dan d. penyediaan jaminan dan tunjangan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengadaan atau pengangkatan Arsiparis di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi sumber daya manusia bidang kearsipan yang berlaku secara nasional. (3) Pengembangan kompetensi dan profesionalitas Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, dan uji kompetensi. (4) Pengaturan peran Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk membangun kemandirian dan independensi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. (5) Penyediaan jaminan dan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan dampak resiko pekerjaan dengan mengacu pada standar minimal yang berlaku secara nasional. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Peran Arsiparis diatur dengan Peraturan Gubernur.