PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERDA Nomor 8 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1982 Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article 8

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar Sarana Jaya yang sebelumnya Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) ditingkatkan menjadi Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). (2) Jumlah Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah disetor sebesar Rp 196.002.770.836,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). (3) Modal dasar Sarana Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Article II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatarnya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 107 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SRI RAHAYU NIP 195712281985032003 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (8/2014)

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Correction