(1) Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakar, penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran, bencana, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, kerjasama dalam negeri, Kola AdministrasijKabupaten Administra:;i, Kecamatan ctan Kelurahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), Biro Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Biro Tata Pemerintahan;
b. pelaksanaan rencana. strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Biro Tata Pemerintahan;
c. penyusunan kebijakan administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran, bencana, kesatuan bangsa.
politik, perlindungan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, dan penegakan peraturan perundang- undangan daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
d. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, penanggulangcln kebakaran, bencana, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, dan penegakan peraturan perundang-unclangan daerah, KOla AdministrasijKabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
e. pengoordinasian, perumusan kebijakan, pemantauan clan evaluasi kerjasama dengan daerah lain, perangkal pemerintah pusat, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha, satuan pendidikan.
organisasi, danl atau lembaga lain dalam negeri;
II
f. pembinaan pelaksanaan tugas Pemerintah Kola Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
g. penyusunan kebijakan, pengorganisasian, pemanlauan dan evaluasi serta pembinaan dengan Pemerintah Daerah;
h. penelitian, pengkajian, dan penyajian bahan pengembangan wilayah;
i. pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi clan tugas pembantuan;
j. pengoordinasian, penghimpunan dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
1<.
pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro Tata Pemerintahan;
1. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Tata Pemerintahan;
m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Tal.8 Pemerintahan; dan
n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan lugas dan fungsi Biro Tata Pemerintahan.
Pasa! 24 Susunan organisasi Biro Tata Pemerintahan tercliri atas :
a. Kepala Biro; dan
b. Paling banyak 4 (empat) bagian yang rnasing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(1) Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordi~1.asikan, memantau.
mengevaluasi, membina pelaksanaan kebijak<\n kepariwisataan, kebudayaan, ketenagake rj aan, tra n S IIIigra s i.
usaha perhub1.1ngan dan transportasi, pcrindustrian, energi, koperasi, usaha mikro,
1.1saha kecil,
1.1saha mencngah, perdagangan, kela1.1tan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, ketahanan pangan dan pengelolaan kawasan
penyusunan daerah dan 18 Monumen Nasional serta mengoordinasikan perumusan kebijakan badan usaha milik penanaman modal.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimc.na dimaksud pada ayat (1), Biro Perekonomian menyelengga,akan fungsi :
a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja clan anggaran Biro Perekonomian;
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksam1fln anggaran Biro Perekonomian;
c. penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas kepariwisaLaan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan dan transportasi, perindustrian, energl, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, perdagangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, dan ketahanan pangan serta pengelojmll1 kawasan Monumen Nasional;
d. pengoordinasian, pemantauan, eva;uasi dan pcmbina<1I1 pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebuc!clycI<-1ll.
ketenagakerjaan, transmigrasi, usaila perhubungi'111 clan transportasi, perindustrian, energi, koperasi, usaha Illikro.
usaha kecil, usaha menengah, perc!agangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, clan ketahanan pangan serta pengelolaan kawasan Monulllc:n Nasional;
e. pengoordinasian penyusunan perumusan kebijakan baclan usaha milik daerah dan penanaman moria!;
f. perumusan, pemantauan, pengenclalian, dan evaluasi kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi rnakro daerah;
g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro Perekonomian;
h. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Perekonomian;
i. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Perekonomian; dan
j. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.
Pasa! 40 Susunan organisasi Biro Perekonomian terdiri atas :
a. Kepala Biro; dan
b. Paling banyak 4 (empat) bagian, yang masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.