PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN

PERDA Nomor 7 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. 3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 4. Badan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten. 6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 8. Tatalaksana Perizinan dan Non Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam rangka penetapan keputusan perizinan dan non perizinan. 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 10. Akses Informasi adalah kemudahan akses dengan ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat. 11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IX

Article 19

BAB X

Article 20

BAB XI

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 21

BAB Kedua

Article 22

BAB XII

Article 23

BAB XIII

Article 24

BAB XIV

Article 25

Article 26

Article 27