PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN

PERDA Nomor 6 Tahun 2007

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Article 2

Correction

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Article 3

Correction

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan, meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. sosial; n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; p. penanaman modal; q. kebudayaan dan pariwisata; r. kepemudaan dan olahraga; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. statistik; w. kearsipan; x. perpustakaan. y. komunikasi dan informatika z. pertanian dan ketahanan pangan aa. kehutanan; bb.energi dan sumber daya mineral; cc. kelautan dan perikanan; dd.perdagangan ;dan ee. perindustrian;

Article 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Article 5

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar. (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. Perpustakaan.

Article 6

(1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. (2) Berdasarkan analisis terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), mata pencaharian, penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang : a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d.energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian.

Article 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 10

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dijadikan pedoman dalam : a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otomoni daerah; b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah; c. Penempatan personil sesuai dengan kompentensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan; d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah; e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD; f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

BAB IV

Article 12