PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN

PERDA Nomor 3 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB XII

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Article 30

Correction

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Article 31

Correction

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Article 32

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perhubungan, membawahkan: 1. Seksi Pembinaan Sistem Perhubungan; 2. Seksi Pengembangan data; 3. Seksi Pengembangan Perkeretaapian. d. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan: 1. Seksi Prasarana dan Manajemen Lalu lintas; 2. Seksi Angkutan Darat; 3. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana. e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan: 1. Seksi Kepelabuhan; 2. Seksi Angkutan Laut; 3. Seksi ASDP dan Keselamatan Pelayaran. f. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan: 1. Seksi Kebandaraan; 2. Seksi Angkutan Udara; 3. Seksi Keselamatan Penerbangan. g. Bidang Komunikasi dan Informatika: 1. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi; 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi. h. Bidang Pengembangan Aplikasi Telematika dan Pendayagunaan Teknologi Informasi, membawahkan: 1. Seksi ICT dan Pendayagunaan Teknologi Informasi; 2. Seksi E-Bussines, Pelayanan On Line dan Pengolahan Data Elektronik; 3. Seksi Pemberdayaan Telematika dan Sistem Informasi Manajemen i. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan: 1. Seksi Jembatan Timbang; 2. Seksi Penertiban; 3. Seksi Pengaturan dan Pengawalan. j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. k. Jabatan Fungsional (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Article 62

Correction

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka : 1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 14 Seri D Tahun 2002); 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 15 Seri D Tahun 2002); 3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 16 Seri D Tahun 2002); 4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 17 Seri D Tahun 2002); 5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 18 Seri D Tahun 2002); 6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 19 Seri D Tahun 2002); 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 20 Seri D Tahun 2002); 8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 21 Seri D Tahun 2002); 9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 22 Seri D Tahun 2002); 10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 23 Seri D Tahun 2002); 11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 24 Seri D Tahun 2002); 12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 25 Seri D Tahun 2002); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten. Disahkan di Serang pada tanggal 3 Januari 2008 GUBERNUR BANTEN, ttd RATU ATUT CHOSIYAH Diundangkan di Serang pada tanggal 4 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, H. Anwar Mas’ud, SH.,M.Si LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 3 ttd

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 14

BAB VII

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kedua

Article 20

BAB IX

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kedua

Article 23

BAB X

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kedua

Article 26

BAB XI

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Kedua

Article 29

BAB XII

Article 30

Article 31

Article 32

BAB Kedua

Article 32

BAB XIII

Article 33

Article 34

Article 35

BAB Kedua

Article 35

BAB XIV

Article 36

Article 37

Article 38

BAB Kedua

Article 38

BAB XV