PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

PERDA Nomor 1 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

ASISTEN TATA PRAJA

Article 6

Correction

Asisten Tata Praja mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Organisasi serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Article 7

Correction

Asisten Tata Praja, membawahkan : a. Biro Pemerintahan; b. Biro Hukum; c. Biro Organisasi.

Article 8

Biro Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Tata Praja dalam rangka pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan

Article 9

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan sebagai berikut : a. Bagian Desentralisasi, membawahkan: 1. Sub bagian Bina Penyelenggaraan Otonomi Daerah ; 2. Sub bagian Bina Pendapatan dan Perimbangan Keuangan Daerah; 3. Sub bagian Bina Perangkat Daerah. b. Bagian Dekonsentrasi , membawahkan: 1. Sub bagian Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 2. Sub bagian Bina Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 3. Sub bagian Pertanahan. c. Bagian Kerjasama, membawahkan: 1. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri; 2. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro. d. Bagian Administrasi Kependudukan, membawahkan: 1. Sub Bagian Pemutakhiran Data; 2. Sub Bagian Pelaporan; 3. Sub Bagian Evaluasi Kependudukan.

Article 10

Biro Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Tata Praja dalam rangka pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang hukum dan perundang-undangan, bantuan hukum , pengkajian hukum, penyuluhan hukum perlindungan hukum dan hak asasi manusia, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dokumentasi dan informasi hukum.

Article 11

Susunan Organisasi Biro Hukum sebagai berikut : a. Bagian Perundang-undangan, membawahkan: 1. Sub Bagian Peraturan Daerah; 2. Sub Bagian Peraturan Gubernur; 3. Sub Bagian Keputusan Gubernur; b. Bagian Kajian Hukum, membawahkan: 1. Sub Bagian Penelitian dan Perjanjian Hukum; 2. Sub Bagian Evaluasi Raperda Kab/Kota; 3. Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota. c. Bagian Bantuan Hukum, membawahkan: 1. Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM; 2. Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum; 3. Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil. d. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahkan: 1. Sub Bagian Penyuluhan Hukum; 2. Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum; 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Article 12

Biro Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Tata Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang Penataan Organisasi dan Tatalaksana meliputi Kelembagaan Provinsi dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah.

Article 13

Susunan Organisasi Biro Organisasi sebagai berikut : a. Bagian Kelembagaan, membawahkan: 1. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Kelembagaan Non Perangkat Daerah dan Kelembagaan Kabupaten/Kota; b. Bagian Tatalaksana , membawahkan: 1. Sub Bagian Sistem dan Prosedur; 2. Sub Bagian Pelayanan Publik; 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro. c. Bagian Analisa Jabatan, membawahkan: 1. Sub Bagian Analisa Jabatan dan beban kerja; 2. Sub Bagian Standardisasi Jabatan; d. Bagian Kepegawaian Setda, membawahkan: 1. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Kepegawaian; 2. Sub Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; 3. Sub Bagian Perpustakaan Setda.

BAB VI

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Article 14

Correction

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang Administrasi pembangunan, Perekonomian serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Article 15

Correction

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan : a. Biro Perekonomian. b. Biro Administrasi Pembangunan.

Article 16

Biro Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian.

Article 17

Susunan Organisasi Biro Perekonomian sebagai berikut : a. Bagian Investasi Perdagangan dan Industri, membawahkan : 1. Sub Bagian Investasi dan Pariwisata 2. Sub Bagian Perdagangan dan Jasa; 3. Sub Bagian Industri b. Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan : 1. Sub Bagian Transportasi dan Telekomunikasi; 2. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Alam; 3. Sub Bagian Pengairan dan Lingkungan. c. Bagian Kelembagaan Perekonomian, membawahkan: 1. Sub Bagian Lembaga Keuangan Daerah; 2. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 3. Sub Bagian BUMD dan Pemanfaatan Asset Daerah. d. Bagian Bina Perekonomian, membawahkan: 1. Sub Bagian Ketenagakerjaan; 2. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Article 18

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan.

Article 19

Susunan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagai berikut : a. Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan, dan pelaporan, membawahkan : 1. Sub Bagian Pedoman Pelaksanaan; 2. Sub Bagian Pelaporan; b. Bagian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan : 1. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Daerah; 2. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya; 3. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana. c. Bagian Analisis Data, membawahkan : 1. Sub Bagian Pengolahan dan Analisis Data; 2. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

BAB VII

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Article 20

Correction

Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, umum dan perlengkapan, bidang humas dan protokol serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Article 21

Correction

Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : a. Biro Kesejahteraan Rakyat; b. Biro Umum dan Perlengkapan; c. Biro Humas dan Protokol.

Article 22

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat.

Article 23

Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut : a. Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana, membawahkan: 1. Sub Bagian Kesehatan; 2. Sub Bagian Keluarga Berencana. b. Bagian Fasilitasi Sosial , membawahkan: 1. Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan dan Institusi Masyarakat; 2. Sub Bagian Fasilitasi Masalah Sosial; 3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Nilai-nilai Kejuangan. c. Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan: 1. Sub Bagian Fasilitasi Ketenagakerjaan; 2. Sub Bagian Fasilitasi Transmigrasi; 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro. d. Bagian Pendidikan dan Agama, membawahkan: 1. Sub Bagian Keagamaan; 2. Sub Bagian Kepemudaan dan olahraga; 3. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan.

Article 24

Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang urusan rumah tangga keuangan, perlengkapan dan Umum di lingkungan Sekretariat Daerah.

Article 25

Susunan Organisasi Biro Umum dan Perlengkapan sebagai berikut : a. Bagian Umum dan Sandi Telekomunikasi, membawahkan: 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro; 2. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; 3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. b. Bagian Keuangan Setda , membawahkan: 1. Sub Bagian Anggaran; 2. Sub Bagian Urusan Gaji; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bagian Perlengkapan, membawahkan: 1. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan; 2. Sub Bagian Pengadaan; 3. Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan. d. Bagian Rumah Tangga, membawahkan: 1. Sub Bagian Urusan Dalam; 2. Sub Bagian Sarana dan Pelayanan; 3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan Daerah.

Article 26

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang hubungan masyarakat meliputi penerangan masyarakat, dokumentasi dan keprotokolan.

Article 27

Susunan Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, sebagai berikut : a. Bagian Hubungan dan Penerangan Masyarakat, membawahkan; 1. Sub Bagian Pengembangan Komunikasi; 2. Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Kerjasama Pers; 3. Sub Bagian Sarana Penerangan. b. Bagian Dokumentasi, membawahkan; 1. Sub Bagian Informasi; 2. Sub Bagian Operasional dan Kebijakan; 3. Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi. c. Bagian Protokol, membawahkan : 1. Sub Bagian Tata Acara; 2. Sub Bagian Kegiatan Pimpinan dan Tamu; 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 4

BAB IV

Article 5

BAB V

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kedua

Article 22

Article 23

BAB Ketiga

Article 24

Article 25

BAB Keempat

Article 26

Article 27

BAB VIII

Article 28

Article 29

BAB IX

Article 30

BAB X

Article 31

BAB XI

Article 32

BAB XII

Article 33

BAB XIII

Article 34

BAB XIV

Article 35

BAB XV

Article 36