PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DANPEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di Kota Tangerang. 6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. 7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. 8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis. 9. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. 10. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan. 11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Narkotika. 13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika. 14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. 15. Antisipasi Dini adalah upaya awal dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, akan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV

PENCEGAHAN

Article 8

Correction

Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan tugas dan kewenangan dari masing-masing di lingkungan: a. Pemerintah Daerah; b. swasta; c. masyarakat; d. keluarga; e. satuan pendidikan; dan f. media massa/media online.

Article 9

Correction

(1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menjadi tanggung jawab pimpinan pada: a. perangkat daerah; b. kecamatan; dan c. kelurahan. (2) Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja Perangkat Daerah. (3) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara: a. membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja kecamatan; dan b. mengkordinasikan relawan atau penggiat anti Narkotika, ditingkat kelurahan. (4) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja kelurahan, di tingkat rukun warga dan di tingkat rukun tetangga. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Article 10

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan relawan atau penggiat dan tugasnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Article 11

(1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menjadi tanggung jawab pimpinan badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat hiburan, dan lingkungan swasta lainnya. (2) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja. (3) Setiap pimpinan badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat hiburan, dan lingkungan swasta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan sosialisasi dan informasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pegawai dan pengunjung. (4) Setiap pimpinan badan usaha, tempat usaha, hotel atau penginapan, tempat hiburan, dan lingkungan swasta lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa : a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara kegiatan; d. pencabutan izin; dan e. denda administratif. (5) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait didampingi oleh Badan. (6) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Article 12

(1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dengan cara memberdayakan lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat. (2) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungannya. (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rukun tetangga; b. rukun warga; c. organisasi kepemudaan; dan/atau d. organisasi kemasyarakatan (4) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tokoh masyarakat; b. tokoh pemuda; dan/atau c. tokoh agama. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Article 13

(1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. (2) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. menanamkan nilai keagamaan kepada anggota keluarga; b. meningkatkan komunikasi di antara orang tua dengan anak dan antar anggota keluarga lainnya; dan/atau c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Article 14

(1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. (2) Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungannya. (3) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. sosialisasi; b. konsultasi khusus; c. kampanye; d. kegiatan sekolah lainnya; dan/atau e. pembentukan karakter.

Article 15

Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media massa/ media online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dengan cara: a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. melakukan peliputan kegiatan berkaitan dengan Pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan c. tidak memuat pemberitaan artikel dan/atau tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DANPEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17

BAB VII

Article 18

BAB VIII

Article 19

BAB IX

Article 20

BAB X

Article 21

BAB XI

Article 22

BAB XII

Article 23

BAB XIII

Article 24

BAB XIV

Article 25

BAB XV

Article 26

BAB XVI

Article 27

BAB XVII

Article 28

BAB XVIII

Article 29

Article 30