PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGDALAM KERJA SAMA SALING MENGUNTUNGKAN LINTAS WILAYAH DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERDA Nomor 8 Tahun 2006

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 6. Badan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 8. Bappeda Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 9. Dinas/Instansi terkait adalah dinas/instansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berwenang dalam mengkoordinasikan pembinaan penanaman modal di lingkungan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 11. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi modal yang akan membuka kesempatan daerah dan merupakan asset pengembangan devisi kekayaan daerah Provinsi. 12. Kerjasama Penyertaan Modal Daerah adalah investasi yang dilaksanakan saling menguntungkan dan dapat meningkatkan penghasilan daerah dan atau menjaga hubungan kelembagaan di bidang pembangunan ekonomi yang bersumber dari APBD yang dilaksanakan antar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 13. Peta Potensi adalah gambaran tentang pemetaan/penyusunan sumber daya alam yang tersedia yang merupakan sumber-sumber potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan penghasilan antar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. 14. Pengendalian Penyertaan Modal Daerah adalah suatu usaha untuk mewujudkan keserasian dalam pemanfaatan peta potensi yang ada. 15. Sumber-sumber Produktif adalah sumber-sumber yang ada dalam penetapan sektor perekonomian yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 16. Wilayah adalah wilayah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 17. Lintas Wilayah adalah lintas wilayah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan daerah Kabupaten/Kota. 18. PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 4

Correction

Pengkajian dan penelitian antar kerjasama pengembangan dunia usaha melalui penyertaan modal daerah dari sumber APBD Provinsi harus dikaji oleh Badan dan Dinas terkait.

Article 5

Correction

Dalam upaya melaksanakan pengkajian dan penelitian usulan kerjasama pengembangan dunia usaha melalui penyertaan modal daerah dari sumber APBD Provinsi, yang dilaksanakan oleh Badan melalui pelimpahan wewenang oleh Gubernur.

Article 6

(1) Penetapan sasaran/penggolongan penyertaan modal daerah sesuai dengan prinsip ekonomi saling menguntungkan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi. (2) Gubernur MENETAPKAN penggolongan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 7

(1) Dalam rangka pengendalian penyertaan modal Provinsi dari sumber APBD perlu ditentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan daerah. (2) Kemampuan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. pengelolaan sumber-sumber potensi produktif; b. peningkatan kesempatan lapangan pekerjaan, pengentasan; c. peningkatan Pendapatan Asli Daerah; d. perencanaan pembangunan daerah Provinsi jangka menengah dan jangka panjang. (3) Penentuan penyertaan modal daerah Provinsi dari sumber APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

Article 8

(1) Penetapan sumber-sumber produktif potensi daerah adalah menurut sektor perekonomian yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (2) Dalam upaya penetapan sumber-sumber produktif potensi daerah menurut sektor perekonomian yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diadakan penetapan melalui invesntarisasi sumber produktif, memiliki kelayakan usaha serta berkelanjutan.

Article 9

Sumber-sumber produktif potensi daerah secara teknis ditetapkan berdasarkan studi kelayakan, melalui pengkajian dan penelitian bernilai tumbuhnya akumulasi modal untuk penyusunan APBD Provinsi setiap tahun anggaran serta dilakukan/dimonitor beberapa penyebab yang akan mengakibatkan terjadinya pembebanan APBD atas kerjasama yang dilaksanakan.

Article 10

(1) Gubernur MENETAPKAN prosedur perizinan pada sumber-sumber produktif potensi daerah yang layak serta menjadi prioritas perlunya penyertaan modal dari sumber APBD Provinsi. (2) Sumber-sumber produktif potensi daerah yang layak serta mendapat prirotas pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tersedianya lapangan kerja masyarakat, serta memelihara bentuk kebudayan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam bagian Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Article 11

Penentuan sumber-sumber produktif potensi daerah yang layak serta mendapat prioritas penyertaan modal daerah dilakukan oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Article 12

Upaya pemetaan/penyusunan sumber produktif potensi daerah dari berbagai sektor pembangunan, dilaksanakan dengan MENETAPKAN Dinas/Instansi terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi yang berwenang dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Gubernur.

Article 13

Penetapan peta potensi sumber daya ekonomi yang layak dikembangkan antar lintas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan menyertakan modal dari sumber APBD Provinsi.

Article 14

(1) Gubernur MENETAPKAN sumber daya ekonomi yang layak dikembangkan antar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Renstra, Propeda yang perencanaan ditentukan Bappeda Provinsi. (2) Sumber-sumber produktif sesuai peta potensi/SDA yang diformulasikan dan ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dan diteliti Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah meneliti dan mempelajari secara seksama sumber produktif potensi daerah dan investasi dapat dibiayai dari sumber APBD, investasi PMA, PMDN, serta investasi swasta lainnya.

Article 15

(1) Gubernur MENETAPKAN rencana kegiatan investasi antar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota pada lingkup perencanaan, penyertaan modal dari sumber APBD, investasi PMA, PMDN, serta lainnya. (2) Perencanaan kegiatan investasi penyertaan modal dari sumber APBD Provinsi, PMA, PMDN, swasta disusun dan diformulasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Article 16

Correction

(1) Gubernur berwenang mengendalikan usaha penyertaan modal daerah lintas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi: a. perlindungan penanggulangan dalam penyertaan modal daerah dari perwujudan kerjasama dengan dunia usaha untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat; b. pencegahan penyertaan modal dari tujuan yang akan mengakibatkan membebani APBD yang tidak sesuai dengan kesepakatan antar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Lembaga Dunia Usaha Produktif/Perbankan; c. penetapan persetujuan perizinan penyertaan modal atas kesepakatan kerja sama antar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk maksud penyertaan modal daerah dari sumber APBD Provinsi; (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Badan; (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam hal : a. mengkaji, meneliti, dan usulan- usulan kerjasama pengembangan ekonomi dunia usaha dari sumber- sumber potensi wilayah Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota yang akan mengikutsertakan modal dari APBD Provinsi; b. penetapan sasaran/penggolongan penyertaan modal sesuai dengan potensi ekonomi saling menguntungkan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi; c. penetapan sumber-sumber produktif potensi daerah menurut sektor perekonomian yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; d. penetapan prosedur perizinan; e. penetapan peta potensi ”Sumber Daya Ekonomi” yang layak dikembangkan melalui persetujuan kerjasama antar wilayah Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan modal Provinsi dari sumber APBD; f. penetapan rencana kegiatan investasi antar wilayah Provinsi/ Daerah Kabupaten/Kota; (4) Ketentuan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Article 17

Penanganan pengendalian penyertaan modal daerah dari sumber APBD dalam pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Article 18

(1) Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal dari sumber APBD di lintas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menunjuk Kepala Badan; (3) Untuk melakukan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan : a. memantau; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGDALAM KERJA SAMA SALING MENGUNTUNGKAN LINTAS WILAYAH DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

Article 14

BAB Keenam

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21

BAB VIII

Article 21

Article 23