PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PERDA Nomor 10 Tahun 2007

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Article 3

Correction

(1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah harus masuk dalam Prolegda. (2) Prolegda bertujuan : a. untuk menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional; b. agar Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan Otonomi Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistematis yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

Article 4

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan melalui Panitia Legislasi oleh Sekretaris DPRD. (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintahan Provinsi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) DPRD bersama-sama Pemerintah Provinsi menyusun Prolegda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya pada masa Persidangan terakhir DPRD pada tahun anggaran sebelumnya.

Article 5

Tata urutan prioritas dan waktu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan Kesepakatan Bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

Article 6

(1) Rancangan Peraturan Daerah agar masuk dalam Prolegda harus memenuhi syarat : a. diajukan oleh DPRD atau oleh Pemerintah Provinsi; b. memiliki kelengkapan naskah yang memenuhi ketentuan Perundang-Undangan; c. dilengkapi Naskah Akademik. (2) Kreteria untuk menentukan skala prioritas rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Prolegda adalah : a. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi; b. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Perbantuan c. terkait atau mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan; d. mengatur kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat; e. memelihara kondisi khusus Daerah. (3) Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Article 7

(1) DPRD dan Pemerintah Provinsi harus melaksanakan Rencana Pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda. (2) Jika Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Provinsi harus MENETAPKAN Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Article 8

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, DPRD bersama Pemerintah Provinsi dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tercantum dalam Prolegda atau memasukan Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Prolegda.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Article 9

Correction

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul rencana pembentukan Peraturan Daerah melalui Alat Kelengkapan DPRD. (2) Alat Kelengkapan DPRD yang menerima usul rencana pembentukan Peraturan Daerah wajib membahas usul tersebut dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD.

Article 10

Correction

(1) DPRD wajib memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada masyarakat atau kelompok kepentingan untuk menyampaikan usul Pembentukan Peraturan Daerah. (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat dengar pendapat dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Article 11

(1) Panitia Legislasi DPRD berwenang melakukan upaya harmonisasi dan pemanfaatan usulan Rancangan Peraturan Daerah dengan Alat Kelengkapan DPRD lainnya. (2) Apabila dipandang perlu Panitia Legislasi DPRD dapat mengundang akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya dalam melakukan harmonisasi dan pemantapan.

Article 12

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pengantar Ketua DPRD kepada Gubernur.

Article 13

(1) Setiap satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat mengajukan usul rencana pembentukan Peraturan Daerah sesuai kebutuhan masing-masing satuan unit kerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris Daerah yang menerima usul rencana pembentukan Peraturan Daerah menugaskan Biro Hukum untuk membahas usul dimaksud dalam rapat koordinasi dengan satuan unit kerja masing-masing untuk ditindaklanjuti.

Article 14

(1) Biro Hukum melakukan upaya harmonisasi dan pemantapan usul rencana pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari masing-masing satuan unit kerja. (2) Biro Hukum dapat mengundang akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya dalam pelaksanaan harminisasi dan pemantapan.

Article 15

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat Pengantar Gubernur kepada DPRD.

Article 16

(1) Sebelum suatu Rancangan Peraturan Daerah masuk pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu terlebih dahulu disebarluaskan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

BAB VI

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Article 19

Correction

Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD.

Article 20

Correction

Panitia Legislasi DPRD dan Biro Hukum berkewajiban melakukan sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang akan disetujui oleh DPRD bersama Gubernur.

Article 21

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.

Article 22

(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur. (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di tandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama maka Rancangan Peraturan Daerah itu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah.

Article 23

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan atau Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VII

Article 24

Article 25

BAB VIII

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB IX

Article 30

Article 31

BAB X

Article 32

Article 33

BAB XI

Article 34

Article 35

BAB XII

Article 36