PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DI KOTA

PERDA Nomor 7 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB V

PELAKSANAAN NORMA-NORMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Article 5

(1) Setiap orang wajib melaksanakan ajaran agamanya masing- masing sebagai tuntunan dan pedoman hidup, baik dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam upaya mewujudkan ajaran agama sebagai tuntunan dan pedoman hidup, maka setiap orang agar senantiasa menyeru kepada kebajikan dan mencegah hal-hal yang tercela dalam kehidupan sehari-hari. (3) Setiap orang wajib menjaga kerukunan hidup antar pemeluk agama, etnis/suku dan golongan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. (4) Setiap orang wajib mencegah dan menghindari perbuatan tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan keruntuhan akhlak, moral dan sosial. (5) Perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain sebagai berikut : a. tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan/kekuasaan/kewenangan; b. perzinahan atau pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama; c. perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya; d. mengkonsumsi dan/atau mengedarkan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; e. mengkonsumsi dan/atau mengedarkan narkotika, zat- zat adiktif dan obat-obatan terlarang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; f. praktik aborsi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; g. penggunaan sarana atau alat yang mengandung unsur pornografi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; h. pertunjukan, hiburan/wisata dan/atau reklame yang mengandung unsur pornografi; i. praktik riba, ijon dan sejenisnya; j. perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik; k. eksploitasi secara melawan hukum terhadap anak di bawah umur dan kaum perempuan; l. penyebaran paham/aliran sesat; m. perbuatan melawan hukum yang menimbulkan gangguan ketertiban umum; n. mencacimaki, memfitnah, menghasut, menghina dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan o. perbuatan lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

(1) Setiap muslim wajib memelihara dan meningkatkan keyakinan Agama Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan As- Sunah serta menjaga dari pengaruh ajaran yang menyesatkan. (2) Pemeliharaan, peningkatan dan penjagaan keyakinan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula dilakukan oleh seluruh pemeluk agama sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. (3) Lembaga keagamaan agar senantiasa melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap setiap pemeluk agama yang tidak melaksanakan dan/atau telah menyimpang dari ajaran agamanya. (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kewenangannya.

Article 7

(1) Setiap orang berhak untuk beribadah menurut keyakinan berdasarkan ajaran agamanya masing-masing. (2) Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menghormati dan menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Article 8

Setiap orang wajib memberikan kesempatan kepada karyawan/pegawai untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama berdasarkan keyakinannya masing-masing.

Article 9

(1) Setiap orang yang mempekerjakan orang lain wajib menyediakan sarana peribadatan secara layak sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama berdasarkan keyakinannya. (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan kemampuannya memfasilitasi pengembangan sarana/ prasarana peribadatan.

Article 10

Setiap tempat peribadatan harus digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Article 11

(1) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang perekonomian. (2) Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, setiap orang menerapkan prinsip kejujuran, adil dan persaingan sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, setiap muslim : a. diutamakan menggunakan sistem ekonomi syari’ah; b. dilarang melakukan praktek riba dan/atau ijon; dan c. dalam melakukan usaha jasa pembiayaan keuangan, diutamakan menerapkan sistem ekonomi syari’ah atau membentuk unit usaha syari’ah yang terpisah dari usaha konvensional.

Article 12

(1) Setiap orang wajib membangun, menjaga dan memelihara akhlak sesuai ajaran agama dan norma-norma sosial. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan peningkatan akhlak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma-norma sosial. (3) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan pencegahan terhadap setiap perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat mengembangkan pendidikan agama, baik secara formal, non formal maupun informal. (2) Pendidikan agama dilaksanakan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keyakinan terhadap ajaran agama. (3) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan agama diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Article 14

(1) Setiap orang wajib berpakaian yang sopan sesuai ajaran agamanya masing-masing, norma kesopanan masyarakat Kota Tasikmalaya. (2) Setiap pemeluk agama wajib saling menghormati dan menghargai tata cara dan batasan berpakaian sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. (3) Setiap lembaga, baik pemerintah daerah maupun swasta di Kota Tasikmalaya mengatur dan MENETAPKAN ketentuan berpakaian bagi setiap pegawai, karyawan dan/atau orang yang berada dibawah tanggung jawabnya atau lingkungan kerjanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara berpakaian menurut ajaran agamanya dan/atau norma kesopanan masyarakat Kota Tasikmalaya.

BAB Kesatu

Umum

Article 5

(1) Setiap orang wajib melaksanakan ajaran agamanya masing- masing sebagai tuntunan dan pedoman hidup, baik dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam upaya mewujudkan ajaran agama sebagai tuntunan dan pedoman hidup, maka setiap orang agar senantiasa menyeru kepada kebajikan dan mencegah hal-hal yang tercela dalam kehidupan sehari-hari. (3) Setiap orang wajib menjaga kerukunan hidup antar pemeluk agama, etnis/suku dan golongan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. (4) Setiap orang wajib mencegah dan menghindari perbuatan tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan keruntuhan akhlak, moral dan sosial. (5) Perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain sebagai berikut : a. tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan/kekuasaan/kewenangan; b. perzinahan atau pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama; c. perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya; d. mengkonsumsi dan/atau mengedarkan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; e. mengkonsumsi dan/atau mengedarkan narkotika, zat- zat adiktif dan obat-obatan terlarang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; f. praktik aborsi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; g. penggunaan sarana atau alat yang mengandung unsur pornografi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; h. pertunjukan, hiburan/wisata dan/atau reklame yang mengandung unsur pornografi; i. praktik riba, ijon dan sejenisnya; j. perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik; k. eksploitasi secara melawan hukum terhadap anak di bawah umur dan kaum perempuan; l. penyebaran paham/aliran sesat; m. perbuatan melawan hukum yang menimbulkan gangguan ketertiban umum; n. mencacimaki, memfitnah, menghasut, menghina dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan o. perbuatan lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.