PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

PERDA Nomor 3 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 2. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah. 10. Pejabat Lain adalah Pejabat Negara dan Pejabat Penyelenggara Pemerintahan yang tidak berstatus Pejabat Negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai ASN bukan Bendahara. 11. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan Pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. 12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. 14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. 16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. 17. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 18. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai ASN dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian. 19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 20. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah. 21. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan meninggal dunia tanpa Ahli Waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali. 23. Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan Perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio, apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya. 24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tentang pengakuan dan kesanggupan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud. 25. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MPTGR adalah satuan tugas non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk memfasilitasi dan memproses penyelesaian Kerugian Daerah. 26. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.

BAB VI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Article 11

Correction

(1) Walikota menyampaikan laporan tentang Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Kerugian Daerah itu diketahui dan terbukti kebenarannya berdasarkan hasil verifikasi SKPD yang membidangi pengawasan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Article 12

(1) Pembebanan ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Walikota MENETAPKAN pembebanan ganti Kerugian Daerah kepada Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain berdasarkan rekomendasi MPTGR. (3) Pembebanan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Walikota. (4) Keputusan Walikota tentang Pembebanan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pencatatan dan pelaporan Keuangan Daerah.

Article 13

(1) Walikota membentuk MPTGR untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Keanggotaan MPTGR berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri dari: a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota; b. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan selaku Wakil Ketua Satu merangkap Anggota; c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah selaku Wakil Ketua Dua merangkap Anggota; d. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah selaku Sekretaris; e. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum selaku Anggota; f. Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian selaku Anggota; dan g. Kepala Unit Kerja yang membidangi hukum selaku Anggota. (3) Sebelum menjalankan tugasnya, MPTGR mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) MPTGR bertugas membantu Walikota dalam: a. memfasilitasi penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya ditetapkan oleh BPK; dan b. memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPTGR menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penginventarisasian kasus Kerugian Daerah yang diterima; b. penghitungan jumlah Kerugian Daerah; c. penginventarisasian harta kekayaan milik Bendahara, Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; d. pemberian pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan Keputusan tentang Penetapan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah; e. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah ditetapkan oleh BPK; f. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya; g. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota; dan h. tugas lain yang diberikan oleh Walikota sepanjang mengenai penyelesaian Kerugian Daerah.

Article 15

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Sekretariat MPTGR berkedudukan di SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah. (3) Keanggotaan Sekretariat MPTGR terdiri dari unsur SKPD yang membidangi pengawasan, unsur SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah dan unsur unit kerja yang membidangi Hukum. (4) Sekretaris SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah secara ex officio menjabat sebagai Kepala Sekretariat dan Sekretaris MPTGR. (5) Sekretariat MPTGR mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penatausahaan kasus Kerugian Daerah; b. memfasilitasi sidang dan/atau rapat MPTGR; dan c. menyelenggarakan rapat Sekretariat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja MPTGR dan Sekretariat MPTGR diatur dengan Peraturan Walikota.

Article 16

Penyelesaian Kerugian Daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Upaya damai; b. Tuntutan Ganti Rugi; c. Tuntutan Perbendaharaan; dan d. Pencatatan.

Article 34

(1) Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah setelah menerima Keputusan Pembebanan. (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak mendahului.

Article 35

(1) Dalam hal Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang dikenai tuntutan ganti Kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris. (2) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan.

Article 36

(1) Apabila Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain tidak bisa mengganti Kerugian Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dilakukan penyitaan, penjualan dan/atau pelelangan atas kekayaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan penyitaan, penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

BAB Kedua

MPTGR

Article 13

Correction

(1) Walikota membentuk MPTGR untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Keanggotaan MPTGR berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri dari: a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota; b. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan selaku Wakil Ketua Satu merangkap Anggota; c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah selaku Wakil Ketua Dua merangkap Anggota; d. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah selaku Sekretaris; e. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum selaku Anggota; f. Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian selaku Anggota; dan g. Kepala Unit Kerja yang membidangi hukum selaku Anggota. (3) Sebelum menjalankan tugasnya, MPTGR mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) MPTGR bertugas membantu Walikota dalam: a. memfasilitasi penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya ditetapkan oleh BPK; dan b. memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPTGR menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penginventarisasian kasus Kerugian Daerah yang diterima; b. penghitungan jumlah Kerugian Daerah; c. penginventarisasian harta kekayaan milik Bendahara, Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; d. pemberian pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan Keputusan tentang Penetapan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah; e. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah ditetapkan oleh BPK; f. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya; g. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota; dan h. tugas lain yang diberikan oleh Walikota sepanjang mengenai penyelesaian Kerugian Daerah.

Article 15

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Sekretariat MPTGR berkedudukan di SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah. (3) Keanggotaan Sekretariat MPTGR terdiri dari unsur SKPD yang membidangi pengawasan, unsur SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah dan unsur unit kerja yang membidangi Hukum. (4) Sekretaris SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan barang Daerah secara ex officio menjabat sebagai Kepala Sekretariat dan Sekretaris MPTGR. (5) Sekretariat MPTGR mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penatausahaan kasus Kerugian Daerah; b. memfasilitasi sidang dan/atau rapat MPTGR; dan c. menyelenggarakan rapat Sekretariat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja MPTGR dan Sekretariat MPTGR diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB Ketiga

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kerugian Daerah

Article 16

Correction

Penyelesaian Kerugian Daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Upaya damai; b. Tuntutan Ganti Rugi; c. Tuntutan Perbendaharaan; dan d. Pencatatan.

Article 17

Correction

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

Article 18

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain atau Ahli Warisnya diupayakan dilaksanakan dengan upaya damai, baik melalui pembayaran secara sekaligus atau angsuran. (2) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai melalui pembayaran secara angsuran, dilakukan dalam hal Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain atau Ahli Warisnya tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara sekaligus. (3) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai melalui pembayaran secara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji.

Article 19

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai dibuktikan dengan SPTJM yang ditandatangani oleh Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya, dilengkapi dengan jaminan barang yang dinilai cukup. (2) Jaminan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah dan dilengkapi dengan surat kuasa menjual.

Article 20

(1) Penyelesaian dengan upaya damai melalui angsuran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani SPTJM. (2) Apabila Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya telah mengganti Kerugian Daerah, maka barang jaminan dikembalikan kepada yang bersangkutan. (3) Dalam hal Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya tidak dapat melaksanakan pembayaran secara angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SPTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Apabila hasil penjualan barang jaminan belum mencukupi untuk menutup jumlah kerugian yang ditimbulkan, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya. (5) Dalam hal hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah kerugian yang ditimbulkan, maka kelebihannya dikembalikan kepada Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya.

Article 21

Penjualan barang jaminan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh penetapan Walikota berdasarkan pertimbangan dari MPTGR.

Article 22

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Kepala SKPD yang membidangi pengawasan.

BAB 1

Upaya Damai

Article 17

Correction

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

Article 18

Correction

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain atau Ahli Warisnya diupayakan dilaksanakan dengan upaya damai, baik melalui pembayaran secara sekaligus atau angsuran. (2) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai melalui pembayaran secara angsuran, dilakukan dalam hal Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan Pejabat Lain atau Ahli Warisnya tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara sekaligus. (3) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai melalui pembayaran secara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji.

Article 19

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai dibuktikan dengan SPTJM yang ditandatangani oleh Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya, dilengkapi dengan jaminan barang yang dinilai cukup. (2) Jaminan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah dan dilengkapi dengan surat kuasa menjual.

Article 20

(1) Penyelesaian dengan upaya damai melalui angsuran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani SPTJM. (2) Apabila Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya telah mengganti Kerugian Daerah, maka barang jaminan dikembalikan kepada yang bersangkutan. (3) Dalam hal Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya tidak dapat melaksanakan pembayaran secara angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SPTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Apabila hasil penjualan barang jaminan belum mencukupi untuk menutup jumlah kerugian yang ditimbulkan, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya. (5) Dalam hal hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah kerugian yang ditimbulkan, maka kelebihannya dikembalikan kepada Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Ahli Warisnya.

Article 21

Penjualan barang jaminan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh penetapan Walikota berdasarkan pertimbangan dari MPTGR.

Article 22

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Kepala SKPD yang membidangi pengawasan.

Article 23

Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai, diproses dengan Tuntutan Ganti Rugi melalui MPTGR berdasarkan laporan dari SKPD yang membidangi pengawasan.

Article 24

Keputusan MPTGR mengenai penyelesaian Kerugian Daerah melalui Tuntutan Ganti Rugi berupa rekomendasi kepada Walikota, yang dapat meliputi: a. pembebanan ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya dari nilai Kerugian Daerah; b. tata cara pembayaran secara sekaligus, angsuran dan/atau Pembebanan jaminan; c. pemberian keringanan; d. Penghapusan; dan/atau e. Pembebasan.

Article 25

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari MPTGR.

Article 26

Dalam hal Pemerintah Daerah mengasuransikan Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak kepada Perusahaan Asuransi, maka hasil klaim kepada Perusahaan Asuransi tidak membebaskan Pembebanan ganti rugi terhadap kehilangan atau kerusakan Barang Milik Daerah.

Article 27

(1) Dalam hal Barang Milik Daerah yang dinyatakan hilang kemudian ditemukan kembali, maka penggantian kerugian Barang Milik Daerah dikembalikan kepada pemegang Barang Milik Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian penggantian kerugian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan: a. bukti pelunasan atas Kerugian Daerah dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai; atau b. penetapan Pembebanan.

BAB 2

Tuntutan Ganti Rugi

Article 23

Correction

Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai, diproses dengan Tuntutan Ganti Rugi melalui MPTGR berdasarkan laporan dari SKPD yang membidangi pengawasan.

Article 24

Correction

Keputusan MPTGR mengenai penyelesaian Kerugian Daerah melalui Tuntutan Ganti Rugi berupa rekomendasi kepada Walikota, yang dapat meliputi: a. pembebanan ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya dari nilai Kerugian Daerah; b. tata cara pembayaran secara sekaligus, angsuran dan/atau Pembebanan jaminan; c. pemberian keringanan; d. Penghapusan; dan/atau e. Pembebasan.

Article 25

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan dari MPTGR.

Article 26

Dalam hal Pemerintah Daerah mengasuransikan Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak kepada Perusahaan Asuransi, maka hasil klaim kepada Perusahaan Asuransi tidak membebaskan Pembebanan ganti rugi terhadap kehilangan atau kerusakan Barang Milik Daerah.

Article 27

(1) Dalam hal Barang Milik Daerah yang dinyatakan hilang kemudian ditemukan kembali, maka penggantian kerugian Barang Milik Daerah dikembalikan kepada pemegang Barang Milik Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian penggantian kerugian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan: a. bukti pelunasan atas Kerugian Daerah dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai; atau b. penetapan Pembebanan.

Article 28

(1) Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Bendahara yang tidak dapat diselesaikan atau tidak melalui upaya damai, diproses dengan Tuntutan Perbendaharaan. (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: a. SPTJM; b. Pembebanan kerugian sementara; c. Pembebanan kerugian tetap; d. pelaksanaan keputusan Pembebanan; e. penyelesaian Kerugian Daerah yang bersumber dari Perhitungan Ex Officio; dan f. laporan pelaksanaan keputusan Pembebanan dan Pencatatan.

Article 29

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Walikota memerintahkan MPTGR untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah. (2) Dalam hal Bendahara mengakui telah terjadi Kerugian Daerah akibat perbuatannya, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani SPTJM dihadapan MPTGR. (3) Apabila Bendahara tidak bersedia membuat dan menandatangani SPTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Walikota menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian Sementara berdasarkan rekomendasi MPTGR. (4) Berkenaan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MPTGR melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara sesuai kewenangannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPTJM dan Keputusan Pembebanan Kerugian Sementara diatur dengan Peraturan Walikota.

Article 30

Dalam hal pernyataan pada SPTJM tidak dipenuhi oleh Bendahara, baik sebagian atau seluruhnya, maka Walikota menyampaikan pemberitahuan kepada BPK.

Article 31

Penjualan barang jaminan yang tercantum pada SPTJM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 32

(1) Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara, dapat dilakukan Penghapusan. (2) Tata cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 3

Tuntutan Perbendaharaan

Article 28

Correction

(1) Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Bendahara yang tidak dapat diselesaikan atau tidak melalui upaya damai, diproses dengan Tuntutan Perbendaharaan. (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: a. SPTJM; b. Pembebanan kerugian sementara; c. Pembebanan kerugian tetap; d. pelaksanaan keputusan Pembebanan; e. penyelesaian Kerugian Daerah yang bersumber dari Perhitungan Ex Officio; dan f. laporan pelaksanaan keputusan Pembebanan dan Pencatatan.

Article 29

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Walikota memerintahkan MPTGR untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah. (2) Dalam hal Bendahara mengakui telah terjadi Kerugian Daerah akibat perbuatannya, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani SPTJM dihadapan MPTGR. (3) Apabila Bendahara tidak bersedia membuat dan menandatangani SPTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Walikota menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian Sementara berdasarkan rekomendasi MPTGR. (4) Berkenaan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MPTGR melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara sesuai kewenangannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPTJM dan Keputusan Pembebanan Kerugian Sementara diatur dengan Peraturan Walikota.

Article 30

Dalam hal pernyataan pada SPTJM tidak dipenuhi oleh Bendahara, baik sebagian atau seluruhnya, maka Walikota menyampaikan pemberitahuan kepada BPK.

Article 31

Penjualan barang jaminan yang tercantum pada SPTJM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 32

(1) Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara, dapat dilakukan Penghapusan. (2) Tata cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 33

(1) Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melakukan perbuatan yang menimbulkan terjadinya Kerugian Daerah meninggal dunia atau melarikan diri dengan tidak diketahui alamatnya tanpa Ahli Waris, wajib dikenakan tuntutan ganti Kerugian Daerah. (2) Pembebanan tuntutan ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pencatatan Ganti Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari MPTGR. (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu- waktu dapat ditagih apabila Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melarikan diri diketahui alamatnya.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 34

Article 35

Article 36

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 1

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 2

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB 3

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB 4

Article 33