PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT.RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI,DAN PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA

PERDA Nomor 7 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang. 2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang. 3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang. 6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kota Tanjungpinang (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti ; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah. 7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah. 9. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan. 11. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Bentuk Badan Hukum Perusahaan daerah atau Perseroan Terbatas. 12. Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat dengan PD adalah Badan Usaha yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Daerah, yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan; 13. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksananya. 14. PT. Bank Riau Kepri, dan PT. Riau Air Lines (RAL) merupakan Perseroan Terbatas BUMD Pemerintah Provinsi Riau. 15. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, merupakan BUMD Pemerintah Kota. 16. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 17. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 18. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 19. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 20. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

BAB IV

BESARAN

Article 5

Correction

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pembelian sertifikat saham pada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp. 30.000.000.000.-(tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2015. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp.5.735.800.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sertifikat Saham. (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri pada tahun 2010 sebesar Rp.2.655.500.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk Sertifikat Saham. (4) Sisa kurang penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp. 21.608.700.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dipenuhi selambat-lambatnya tahun anggaran 2015.

Article 6

Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Riau Airlines sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Sertifikat Saham.

Article 7

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang, dipergunakan untuk pembelian sertifikat deposito jangka panjang pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sebesar Rp. 20.000.000.000.-(dua puluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2015. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah). (3) Sisa kurang Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) akan dipenuhi selambat- lambatnya tahun anggaran 2015. (4) Penyertaan modal Pemerintah Kota dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 8

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pembelian sertifikat saham pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebesar Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2015. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 1.598.000.000.- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). (3) Sisa kurang Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebesar Rp. 8.402.000.000,- (delapan milyar empat ratus dua juta rupiah) akan dipenuhi selambat-lambatnya tahun anggaran 2015. (4) Penyertaan modal Pemerintah Kota dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 9

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Riau Kepri, PT. Riau Air Lines (RAL), PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota, kebutuhan pengembangan usaha dan prospek keuntungan yang akan diperoleh. (2) Modal dalam bentuk aset tidak bergerak yang disertakan kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya tanpa persetujuan Pemerintah Kota dan DPRD.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT.RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI,DAN PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

BAB VIII

Article 15

Article 16

Article 17