Correct Article II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 4 Januari 2018 WALIKOTA TANGERANG, Cap/Ttd H. ARIEF R.WISMANSYAH Diundangkan di Tangerang pada tanggal 4 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd DADI BUDAERI BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 5 NAMA JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG NO. INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL 1 2 3 1. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. DOKTER 2. DOKTER GIGI 3. PERAWAT 4. ASISTEN APOTEKER 5. APOTEKER 6. SANITARIAN 7. ADMINISTRATOR KESEHATAN 8. PERAWAT GIGI 9. NUTRISIONIS 10. BIDAN 11. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 12. EPIDEMIOLOG KESEHATAN 13. ENTOMOLOG KESEHATAN 14. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT 15. RADIOGRAFER 16. PEREKAM MEDIS 17. TEKNISI ELEKTROMEDIS 18. FISIOTERAPIS 19. PSIKOLOG KLINIS 20. REFRAKSIONIS OPTISIEN 21. TEKNISI GIGI 22. TEKNISI TRANSFUSI DARAH 23. TERAPIS WICARA 24. OKUPASI TERAPIS 25. ORTOTIS PROSTETIS 26. FISIKAWAN MEDIS 27. DOKTER PENDIDIK KLINIS 2. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 28. PENGANTAR KERJA 29. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT 30. INSTRUKTUR 31. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR : 5 TAHUN 2018 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG NO. INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL 1 2 3 3. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 32. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4. KEMENTERIAN PERDAGANGAN 33. PENERA 34. PENGAMAT TERA 35. PENGAWAS KEMETROLOGIAN 5. KEMENTERIAN PERTANIAN 36. MEDIK VETERINER 37. PENGAWAS BENIH TANAMAN 38. PENYULUH PERTANIAN 39. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN 40. ANALIS KETAHANAN PANGAN 6. KEMENTERIAN KEUANGAN 41. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH 7. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 42. GURU 43. PENGAWAS SEKOLAH 44. PENILIK 45. PAMONG BELAJAR 46. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 8. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 47. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN 48. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN 49. PENATA RUANG 9. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 50. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN 51. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 10. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 52. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR 11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 53. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 54. POLISI PAMONG PRAJA 12. KEMENTERIAN SOSIAL 55. PENYULUH SOSIAL 56. PEKERJA SOSIAL 13. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 57. WIDYAISWARA 58. ANALIS KEBIJAKAN 14. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 59. ANALIS KEPEGAWAIAN 60. AUDITOR KEPEGAWAIAN 61. ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 15. BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 62. AUDITOR 16. PERPUSTAKAAN NASIONAL 63. PUSTAKAWAN 17. BADAN PUSAT STATISTIK 64. STATISTISI 65. PRANATA KOMPUTER 18. ARSIP NASIONAL 66. ARSIPARIS NO. INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL 1 2 3 19. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 67. PENELITI 20. BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 68. PEREKAYASA 21. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS 69. PERENCANA 22. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 70. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 71. PENYULUH HUKUM 23. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH 72. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 24. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 73. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT WALIKOTA TANGERANG, Cap/Ttd H. ARIEF R. WISMANSYAH