PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERDA Nomor 18 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang ditugaskan pada intansi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. 4. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang. 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.

BAB II

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Article 2

Article 3

Correction

(1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni. (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas. (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji. (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tunjangan tambahan penghasilan berupa tunjangan beban kerja. (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri. (7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain. a. Tunjangan profesi guru dan dosen; b. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;dan c. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan. (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9