Correct Article 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi: a. mengatur pengelolaan Sampah dari sumber Sampah, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. MENETAPKAN kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; c. menyelenggarakan pengelolaan Sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain; e. MENETAPKAN lokasi TPST, dan/atau TPA Sampah; f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; g. mengevaluasi kinerja teknologi pengelolaan Sampah; dan h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota.