Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ANG...

Article 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah : a. Semula Rp 8.128.207.032.782,- b. Berkurang (Rp 49.064.838.514,-) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 8.079.142.194.268,- 2. Belanja Daerah : a. Semula Rp 9.117.196.864.653,- b. Bertambah Rp 151.253.469.020,- Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 9.268.450.333.673,- Defisit setelah perubahan (Rp 1.189.308.139.405,-) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan 1) Semula Rp 998.989.831.871,- 2) Bertambah Rp 190.318.307.534,- Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 1.189.308.139.405,- b. Pengeluaran pembiayaan daerah 1) Semula Rp 10.000.000.000,- 2) Berkurang (Rp 10.000.000.000,) Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 0,- Jumlah pembiayaan daerah netto setelah perubahan Rp1.189.308.139.405,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,-

Article 1

Article 2

Correction

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp 4.712.856.394.887,- 2) Bertambah Rp 46.110.842.073,- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 4.758.967.236.960,- b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp 2.200.611.081.799,- 2) Berkurang (Rp 2.905.446.100,-) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 2.197.705.635.699,- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 1.214.739.556.096,- 2) Berkurang (Rp 92.270.234.487,-) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 1.122.469.321.609,- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Hasil pajak daerah 1) Semula Rp 3.512.731.272.026,- 2) Bertambah Rp 102.701.630.390,- Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan Rp 3.615.432.902.416,- b. Hasil retribusi daerah 1) Semula Rp 351.339.733.611,- 2) Bertambah Rp 12.991.223.438,- Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan Rp 364.330.957.049,- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp 151.461.786.575,- 2) Berkurang (Rp 10.153.332.807,-) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 141.308.453.768,- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp 697.323.602.675,- 2) Bertambah (Rp 59.428.678.948,-) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 637.894.923.727,- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 1) Semula Rp 548.177.895.799,- 2) Bertambah (Rp 2.905.446.100,-) Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp 545.272.449.699,- b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp 1.211.713.876.000,- 2) Berkurang Rp 0,- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 1.211.713.876.000,- c. Dana alokasi khusus 1) Semula Rp 440.719.310.000,- 2) Bertambah Rp 0,- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 440.719.310.000,- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan hibah 1) Semula Rp 200.911.208.209,- 2)Bertambah/ (berkurang) (Rp 21.298.608.209,-) Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 179.612.600.000,- b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp 961.378.947.887,- 2) Berkurang (Rp 70.971.626.278,-) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 890.407.321.609,- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 0,- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp 3.699.400.000,- 2) Berkurang (Rp 0,-) Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 3.699.400.000,- e. Bagi hasil lainnya 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,- Jumlah bagi hasil lainnya Rp 0,- f. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 48.750.000.000,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 48.750.000.000,-

Article 3

Correction

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 2.390.254.727.237,- 2) Berkurang (Rp 18.835.784.854,-) Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 2.371.418.942.383,- b. Belanja Langsung 1) Semula Rp 6.726.942.137.416,- 2) Bertambah Rp 170.089.253.874,- Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 6.897.031.391.290,- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula Rp 2.154.203.040.522,- 2) Bertambah (Rp 28.392.948.541,-) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 2.125.810.091.981,- b. Belanja subsidi 1) Semula Rp 0,- 2) Berkurang Rp 0,- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 0,- c. Belanja hibah 1) Semula Rp 223.001.686.715,- 2) Bertambah /(berkurang) Rp 171.000.000,- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 223.172.686.715,- e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 1) Semula Rp 750.000.000,- 2) Bertambah Rp 8.504.742.990,- Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp 9.254.742.990,- f. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 1) Semula Rp 2.300.000.000,- 2) Bertambah /(berkurang) Rp 881.420.697,- Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp 3.181.420.697,- g. Belanja tidak Terduga 1) Semula Rp 10.000.000.000,- 2) Bertambah / (berkurang) Rp 0,- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 10.000.000.000,- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula Rp 502.583.376.418,- 2) Bertambah Rp 7.580.068.555,- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 510.163.444.973,- b. Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp 3.517.733.125.869,- 2) Bertambah Rp 149.036.749.062,- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 3.666.769.874.931,- c. Belanja modal 1) Semula Rp 2.706.625.635.129,- 2) Bertambah Rp 13.472.436.257,- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 2.720.098.071.386,-

Article 4

Correction

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan pembiayaan daerah 1) Semula Rp 998.989.831.871,- 2) Bertambah Rp 190.318.307.534,- Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 1.189.308.139.405,- b. Pengeluaran pembiayaan daerah 1) Semula Rp 10.000.000.000,- 2) Berkurang (Rp 10.000.000.000,-) Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 0,- (2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : SiLPA tahun sebelumnya 1) Semula Rp 998.989.831.871,- 2) Bertambah Rp 190.318.307.534,- Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 1.189.308.139.405,- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) daerah 1) Semula Rp 10.000.000.000,- 2) Berkurang (Rp 10.000.000.000,-) Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan Rp 0,-

Article 5

Correction

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; 2. lampiran I A : Perubahan Perhitungan Pihak Ketiga; 3. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 4. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 5. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 7. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai PerGolongan dan Perjabatan; 8 . Lampiran VII.1 : Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2017; 9 . Lampiran VII.2 : Neraca Per 31 Desember 2017 dan 2016; 10 . Lampiran VII.3 : Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016; 11. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah; 13. Lampiran X : Rincian Belanja Hibah; 14. Lampiran XI : Rincian Belanja Bantuan Sosial; 15. Lampiran Tambahan : Rekapitulasi Perubahan APBD Per Program.

Article 6

Correction

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Peraturan Walikota.

Article 7

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29 )ktober 2018 WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI Diundangkan di …….. Diundangkan di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd. HENDRO GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 329-6/2018 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, IRA TURSILOWATI, SH., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7