PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Di Kota Semarang

PERDA Nomor 9 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Gubernur Jawa Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Daerah adalah Kota Semarang. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Walikota adalah Walikota Semarang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi penanaman modal. 7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal Dalam Negeri maupun penanam modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA. 8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri. 9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal Asing, baik yang menggunakan modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal Dalam Negeri. 10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 11. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara INDONESIA, badan usaha INDONESIA, negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik INDONESIA. 12. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik INDONESIA. 13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perluasan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan Sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 15. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal. 16. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 18. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. 19. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas izin prinsip perluasan/persetujuan perluasan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral. 20. Izin Usaha Perubahan adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin usaha/ijin usaha perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG. 22. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. 24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 25. Sistem pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. 26. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Article 5

Correction

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri : a. kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan b. kebijakan penanaman modal skala Daerah. (2) Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b meliputi : a. kerjasama penanaman modal; b. promosi penanaman modal; c. pelayanan penanaman modal; d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Article 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Umum Penanaman Modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah. (3) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional; b. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah. (4) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Article 7

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerjasama Internasional di Bidang Penanaman Modal. (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau Swasta. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : a. perencanaan penanaman modal; b. promosi penanaman modal; c. pelayanan penanaman modal; d. pengembangan penanaman modal; e. monitoring dan evaluasi; dan f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Article 8

(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan : a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri; c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal. (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal secara mandiri dan atau secara sinergi dengan, Pemerintah Pusat, Provinsi Dinas terkait dan serta Lembaga Non Pemerintah.

Article 9

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi : a. bidang usaha; b. penanam modal; c. bentuk badan usaha; d. perizinan dan non perizinan; e. jangka waktu penanaman modal; f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; g. lokasi penanaman modal; h. pelayanan terpadu satu pintu.

Article 24

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal melalui : a. pemantauan; b. pembinaan; dan c. pengawasan.

Article 25

(1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dilakukan dengan cara : a. kompilasi; b. verifikasi pelaksanaan penanaman modal; c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dilakukan dengan cara : a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal; b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya. (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c dilakukan dengan cara : a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan; b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal. (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Article 26

Pengolahan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ( SPIPISE ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB 2

Penanam Modal

Article 11

Correction

(1) Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseroan terbatas (PT), commanditaire vennotschap (CV), firma (Fa), koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Yayasan dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan. (2) Penanam modal asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA.

Article 12

(1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT.) berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG. (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan : a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paraf 4 Perizinan dan Non Perizinan

Article 13

(1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin dari Walikota, kecuali penanam modal usaha mikro. (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. izin prinsip penanaman Modal; b. izin usaha untuk berbagai sektor usaha; c. izin prinsip perluasan penanaman modal; d. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha; e. izin prinsip perubahan penanaman modal; f. izin usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; g. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal; h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha; (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Walikota.

Article 14

Jenis – Jenis Pelayanan Non Perizinan antara lain : a. Rekomendasi Angka Pengenal Importir (Umum dan Produsen); b. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK); c. Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT); d. Rekomendasi Ijin Usaha Industri, untuk investasi diatas Rp 10,000,000,000,00 (sepuluh milyar rupiah); e. Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja asing (IMTA); f. Insentif Daerah ; g. Layanan informasi dan layanan pengaduan;

Article 15

Ketentuan Lebih Lanjut tentang pelayanan Perzinan dan Non Perzinan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Walikota.

Article 16

Selain izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Penanam modal wajib memiliki perizinan lainnya yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Bentuk Badan Usaha

Article 12

Correction

(1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT.) berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG. (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan : a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paraf 4 Perizinan dan Non Perizinan

Article 13

(1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin dari Walikota, kecuali penanam modal usaha mikro. (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. izin prinsip penanaman Modal; b. izin usaha untuk berbagai sektor usaha; c. izin prinsip perluasan penanaman modal; d. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha; e. izin prinsip perubahan penanaman modal; f. izin usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; g. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal; h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha; (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Walikota.

Article 14

Jenis – Jenis Pelayanan Non Perizinan antara lain : a. Rekomendasi Angka Pengenal Importir (Umum dan Produsen); b. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK); c. Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT); d. Rekomendasi Ijin Usaha Industri, untuk investasi diatas Rp 10,000,000,000,00 (sepuluh milyar rupiah); e. Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja asing (IMTA); f. Insentif Daerah ; g. Layanan informasi dan layanan pengaduan;

Article 15

Ketentuan Lebih Lanjut tentang pelayanan Perzinan dan Non Perzinan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Walikota.

Article 16

Selain izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Penanam modal wajib memiliki perizinan lainnya yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 17

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Di Kota Semarang

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB Keempat

Article 8

BAB Kelima

Article 9

Article 10

BAB 1

Article 10

Article 11

BAB 2

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 3

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 5

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 6

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 7

Article 22

Article 23

BAB 8

Article 23

BAB Keenam

Article 24

Article 25

BAB Ketujuh

Article 26

BAB IV

Article 27

BAB V

Article 28

BAB VI

Article 29

Article 30

BAB VII

Article 31

BAB VIII

Article 32

Article 33