Correct Article 30

(1) Masyarakat, kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan/atau kelompok profesi lainnya dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. kerjasama; b. sinergitas; c. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan d. peran aktif dalam pemenuhan hak perempuan melalui tanggung jawab sosial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.