Correct Article 12

(1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan dan/ atau waktu. (2) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Instansi yang membidangi pertanian. (3) Dalam hal mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat kebijakan realokasi antar kabupaten/kota, Bupati dan Dinas Instansi yang membidangi pertanian wajib menindak lanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan sesuai dengan kewenangannya. (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terjadi kekurangan, maka Pemerintah Daerah dapat mencukupi ketersediaan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan biaya APBD.