PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGANKENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK

PERDA Nomor 9 Tahun 2006

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3. Walikota adalah Walikota Malang. 4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. 5. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan. 6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada di kendaraan tersebut yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang. 8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. 9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. 10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 11. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. 12. Surat Tanda Kendaraan yang selanjutnya disebut STUK adalah Surat yang dikeluarkan bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan laik jalan. 13. Perusahaan Angkutan Umum adalah BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi dan Perorangan di Daerah yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan. 14. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 15. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Malang. 16. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter. 17. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter. 18. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai kurang dari 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai kurang dari 6,5 (enam koma lima) meter. 19. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. 20. Kartu Pengawasan adalah kutipan surat ijin trayek dan/atau operasi untuk setiap kendaraan umum. 21. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai timbal balik atas pemberian Ijin Usaha Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek oleh Pemerintah Daerah. 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB IV

IJIN USAHA ANGKUTAN

Article 6

Correction

(1) Kegiatan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek dilakukan oleh : a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan usaha milik swasta nasional; c. Koperasi; d. Perorangan warga negara INDONESIA. (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ijin usaha angkutan. (3) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. (4) Ketentuan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk : a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya; b. perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulance; c. kegiatan pengangkutan orang jenasah dengan mobil jenasah; d. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

Article 7

(1) Untuk memperoleh ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelenggara angkutan wajib memenuhi persyaratan : a. memiliki NPWP; b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan; c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; d. memiliki surat ijin tempat usaha; e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi/pool). (2) Apabila masih diperlukan persyaratan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Article 8

(1) Permohonan ijin usaha angkutan diajukan kepada Walikota. (2) Ijin usaha angkutan diberikan oleh Walikota. (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Article 9

Penyelenggara angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek yang telah mendapat ijin usaha angkutan diwajibkan : a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin usaha angkutan; b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan ijin usaha angkutan; c. melaporkan kepada pemberi ijin usaha angkutan, apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Article 10

(1) Ijin usaha angkutan diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), apabila : a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka. (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (3) Penolakan permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Article 11

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan ijin usaha angkutan diwajibkan untuk : a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin usaha angkutan; b. melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ijin usaha angkutan diterbitkan; c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Article 12

(1) Ijin usaha angkutan dicabut apabila : a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan angkutan. (2) Pencabutan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Jika pembekuan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin usaha angkutan dicabut.

Article 13

Ijin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan : a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; b. memperoleh ijin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Article 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk ijin usaha angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan ijin usaha angkutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TRAYEK

Article 15

Correction

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek, penyelenggara angkutan wajib memiliki ijin trayek. (2) Ijin trayek merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari : a. Surat Ijin Trayek; b. Kartu pengawasan kendaraan. (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku untuk 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. (4) Setiap kendaraan angkutan orang di jalan yang sedang dioperasikan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan yang sesuai dengan ijin trayek yang diberikan.

Article 16

(1) Untuk memperoleh ijin trayek, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (3) Penolakan permohonan ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. (4) Untuk memperoleh ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut : a. memiliki surat ijin usaha angkutan; b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin trayek; c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku uji; d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. (5) Ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (6) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pejabat yang ditunjuk. (7) Ijin trayek berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Article 17

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh ijin trayek diwajibkan untuk : a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan Perusahaan; b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili Perusahaan; c. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan; d. mengembalikan dokumen ijin trayek setelah terjadi perubahan; e. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; f. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor; g. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; h. mengoperasikan kendaraan sesuai ijin trayek yang dimiliki; i. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan; j. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan; k. melayani trayek sesuai ijin trayek yang diberikan; l. menaikkan dan menurunkan penumpang selain pada tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; m. mematuhi ketentuan tarif.

Article 18

(1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan ketentuan : a. adanya permintaan yang potensial, dengan perkiraan faktor muatan diatas 70 % (tujuh puluh per seratus), kecuali angkutan perintis; b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai. (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan : a. faktor muatan rata-rata diatas 70 % (tujuh puluh per seratus); b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.

Article 19

(1) Ijin trayek dicabut apabila : a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan; c. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut; d. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat. (2) Pencabutan ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Jika pembekuan ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin trayek dicabut.

Article 20

Ijin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan : a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; b. memperoleh ijin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Article 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk ijin trayek, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan ijin trayek, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGANKENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

BAB VIII

Article 24

BAB IX

Article 25

BAB X

Article 26

BAB XI

Article 27

BAB XII

Article 28