PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DANSTRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAHKOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA MALANG

PERDA Nomor 8 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

Article 3

Correction

Sekretariat Daerah Kota Malang merupakan unsur Staf Pemerintah Kota Malang dipimpiin oleh seorang Sekretariat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Article 4

Correction

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksankan tugas penyelenggaraan pemerrintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah.

Article 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintah; c. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Article 6

(1) sekretariat Daerah terdiri dari 2 (dua) Asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan dan asisten Administrasi Pembangunan yang membawai 8 (delapan) Bagian yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian Humas, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan dan Bagian Perekonomian; (2) Masing-masing Asisten dipmpin oleh seorang Asisten yag dalam melaksankan tugasnya bberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah; (3) Bagian-bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yag berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah dalam koordinasi Asisten; (4) Masing-masing bagian tersebut pada ayat (1) PASAL INI, MEMBAWAHI Sub Bagian sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Article 7

(1) AsistenAdministrasi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan Peenyelenggaraan Pemerintah, Perumusan Peraturan Perundang- undangan, Pelayanan Umum dan Hubungan Masyarakat; (2) Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, pengelolaan keuangan daerah, sarana dan prasarana, pelaksanaan pembangunan dan perekonomian.

Article 8

Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorangSekretais yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibuna oleh Sekretari Daerah.

Article 9

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Article 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi : a. Fasilitas rapat anggota DPRD; b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota dprd; c. Pengelolan tata usaha DPRD.

Article 11

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu bagian risalah dan persidangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Humas, Informasi dan Komunikasi; (2) Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB IV

Article 12

Correction

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 2 (dua) asisten dan 8 (delapan) Bagian, yaitu : a. Asisten Adminstrasi pemerintahan; b. Asissten Administrasi Pembangunan; c. Bagian Pemerittahan; d. Bagian Hukum; e. Bagian Umum; f. Bagian Humas; g. Bagian Organisasi; h. Bagian Keuangan; i. Bagian pembangunan; j. Bagian Perekonomian.

Article 13

Correction

(1) Aisten administrasi Pemerintahan membawahi : a. Bagian Pemerintahan; b. Bagian Umum; c. Bagian Hukum; d. Bagian Humas; (2) Asisten Administrasi Pembangunan membawahi : a. Bagian Organisasi ; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Pembangunan; d. Bagian Perekonomian.

Article 14

(1) Bagian Pemerintahan terdiri dari : a. Sub Bagian Pembinaan wilayah; b. Sub Bagian Pengembangan Kecamatan; c. Sub Bagian Pengembangan Kota. (2) Bagian Hukum terdiri dari : a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undanagn; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi; c. Su Bagian Bantuan Hukum. (3) Bagian Umum terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Rumah Tangga; c. Sub Bagian Perlengkapan. (4) Bagian Humas terdiri dari : a. Sdub Bagian Pemberitaan; b. Sub bagian Protokol; c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; (5) Bagian Organisasi terdiri dari : a. Sub Bagian Analisis Jabatan; b. Sdub Bagian Kelembagaan; c. Sub Bagian Tata Laksana. (6) BagianKeuangan terdiri dari : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan; c. Sub Bagian Pembukuan; d. Sub Bagian Verifikasi. (7) Bagian Pembagunan terdiri dari : a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Program. (8) Bagian Perekonomian tediri dari : a. Sub Bagian Permodalan; b. Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan;

Article 15

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu Bagiann Risalah dan Persidangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Humas.

Article 16

(1) Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari : a. Sub Bagian Risakah; b. Sub Bagian Persidangan; (2) Bagian Umum terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha ; b. Sub Bagian Rumah Tangga; (3) Bagian Keuangan terdiri dari : a. Sub Bagian Anggaran : b. Sub Bagian Pembukuan . (4) Bagian Humas, Informatika dan Komunikasi terdiri dari : a. Sub Bagian Humas; b. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi.

Article 17

Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DANSTRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAHKOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA MALANG

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

Article 21

Article 22

BAB VIII

Article 23