Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PELAYANANPERIZINAN TERPADU, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHDAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PERDA Nomor 7 Tahun 2012
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Article 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Peran gkat Daerah adalah u n su r pem ban tu Walikota dalam pen yelen ggaraan pem erin tah an daerah yan g terdiri dari Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Din as Daerah, In spektorat, Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah, Lembaga Tekn is Daerah , Lem baga Lain , Satu an Polisi Pam on g Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Lem baga lain adalah lem baga yan g diben tu k sebagai pelaksan aan dari keten tu an peru n dan g-u n dan gan dan tu gas pem erin tah an u m u m lain n ya, yan g ditetapkan sebagai bagian dari peran gkat daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
7. Inspektorat Kota yang selan ju tn ya disebu t In spektorat adalah Satu an Kerja Peran gkat Daerah yan g m eru pakan u nsur pengawasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
9. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lin gku n gan Pem erin tah Kota Malang.
11. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
12. Kepala Kan tor adalah Kepala Kan tor di lingku n gan Pem erin tah Kota Malang.
13. Un it Pelaksan a Tekn is yan g selan ju tn ya disebu t UPT adalah u n su r pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. J abatan Stru ktu ral adalah su atu kedu du kan yan g m en u n ju kkan tu gas, tan ggu n g jawab, wewen an g dan h ak seoran g Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16. J abatan Fu n gsion al adalah kedu du kan yan g m en u n ju kkan tu gas, tan ggu n g jawab, wewen an g, dan h ak seoran g Pegawai Negeri Sipil dalam su atu satu an organ isasi yan g dalam pelaksan aan tu gasn ya didasarkan pada keah lian dan / atau keteram pilan terten tu serta bersifat mandiri.
(1) In spektorat m eru pakan u n su r pen gawas pen yelen ggaraan pemerintahan daerah.
(2) Inspektorat sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), dipim pin oleh Inspektur yang dalam m elaksan akan tu gasn ya bertan ggu n g jawab lan gsu n g kepada Walikota dan secara tekn is adm in istratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
(1) Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah m eru pakan u n su r perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah sebagaim an a dim aksu d pada ayat
(1), dipim pin oleh Kepala Badan yan g dalam m elaksan akan tu gasn ya bertan ggu n g jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Article 4
(1) Badan Pelayan an Perizinan Terpadu m eru pakan u n su r pelayan an masyarakat di bidang perizinan.
(2) Badan Pelayan an Perizinan Terpadu sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), dipim pin oleh Kepala Badan yan g dalam m elaksan akan tu gasn ya bertan ggu n g jawab kepada Walikota m elalu i Sekretaris Daerah.
Article 5
(1) Badan Kepegawaian Daerah m eru pakan u n su r penyelenggara urusan kepegawaian daerah.
(2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), dipim pin oleh Kepala Badan yan g dalam m elaksan akan tu gasn ya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Article 6
(1) Lem baga tekn is daerah m eru pakan u n su r pen du ku n g tu gas Walikota, m em pu n yai tu gas m elaksan akan pen yu su n an dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
(2) Lem baga tekn is daerah sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), berbentuk Badan dan Kantor.
(3) Badan dan Kan tor sebagaim an a dim aksu d pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Badan dan Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(1) Inspektorat melaksanakan tugas pokok pen gawasan terh adap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
(2) Un tu k m elaksan akan tu gas pokok sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
a. peru mu san kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
c. pelaksanaan pen gu jian dan pen ilaian atas keben aran laporan berkala atau sewaktu -waktu dari setiap tu gas pokok dan fu n gsi Perangkat Daerah;
d. pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengadu an tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
e. pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
g. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
k. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
l. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
m. pengawasan terhadap pelaksanaan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP), Stan dar Operasion al dan Prosedu r (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Daerah;
n. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
o. pen gelolaan pen gadu an m asyarakat di bidan g pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
p. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
q. pen gelolaan adm in istrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksan aan , ketatau sah aan , keu an gan , kepegawaian , ru m ah tan gga, perlen gkapan , keh u m asan , kepu stakaan dan kearsipan;
r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksan aan tu gas pokok dan fungsi; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
(3) Struktur organisasi Inspektorat, terdiri dari :
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
(4) Pem bagian tu gas In spektu r Pem ban tu sebagaim an a dim aksu d pada ayat (3) h u ru f c, h u ru f d, h u ru f e dan h u ru f f, akan diatu r lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(5) Bagan Stru ktu r Organ isasi In spektorat sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran I dan m eru pakan bagian yan g tidak terpisah kan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Inspektorat melaksanakan tugas pokok pen gawasan terh adap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
(2) Un tu k m elaksan akan tu gas pokok sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
a. peru mu san kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
c. pelaksanaan pen gu jian dan pen ilaian atas keben aran laporan berkala atau sewaktu -waktu dari setiap tu gas pokok dan fu n gsi Perangkat Daerah;
d. pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengadu an tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
e. pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
g. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
k. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
l. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
m. pengawasan terhadap pelaksanaan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP), Stan dar Operasion al dan Prosedu r (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Daerah;
n. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
o. pen gelolaan pen gadu an m asyarakat di bidan g pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
p. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
q. pen gelolaan adm in istrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program , ketatalaksan aan , ketatau sah aan , keu an gan , kepegawaian , ru m ah tan gga, perlen gkapan , keh u m asan , kepu stakaan dan kearsipan;
r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksan aan tu gas pokok dan fungsi; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
(3) Struktur organisasi Inspektorat, terdiri dari :
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
(4) Pem bagian tu gas In spektu r Pem ban tu sebagaim an a dim aksu d pada ayat (3) h u ru f c, h u ru f d, h u ru f e dan h u ru f f, akan diatu r lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(5) Bagan Stru ktu r Organ isasi In spektorat sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran I dan m eru pakan bagian yan g tidak terpisah kan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah m elaksan akan tugas pokok pen yu su n an dan pelaksan aan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(2) Un tu k m elaksan akan tu gas pokok sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah m em pu n yai fungsi :
a. peru mu san kebijakan teknis di bidan g perencanaan pembangunan daerah;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
c. penyiapan dan penyu su nan Kebijakan Umu m APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD;
d. penyiapan dan pen yu su n an Ren can a Pem ban gu n an J an gka Pan jan g (RPJ P) Daerah, Ren can a Pem ban gu n an J an gka Men en gah (RPJ M) Daerah, Ren can a Kerja Pem erin tah Daerah (RKPD);
e. penyiapan dan pen yu su n an Rencana Tata Ru ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
f. penyu su nan program dan peru mu san kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
h. pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
i. pengkoordinasian pen elitian dan m en gadakan kerjasam a penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
j. pen yiapan bah an dalam ran gka pu blikasi h asil-h asil pen elitian dan pengembangannya;
k. pem elih araan h asil-h asil pen elitian dan pen gem ban gan n ya serta pen yu su n an statistik perkem ban gan pen elitian dan pengembangannya;
l. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
m. pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangu nan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
n. pelaksan aan kerjasam a an tar lem baga u n tu k m en gem ban gkan statistik;
o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
p. pelaksanaan monitoring dan evalu asi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
q. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Peran gkat Daerah sebagai bah an pen yu su n an Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
r. pelaksan aan pen yidikan tin dak pidan a pelan ggaran di bidan g peren can aan pem ban gu n an daerah sesu ai den gan keten tu an peraturan perundang-undangan;
s. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
t. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
u. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
v. penyusunan rencana pencapaian SPM;
w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
x. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
y. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
z. pen gelolaan pen gadu an m asyarakat di bidan g peren can aan pembangunan;
aa. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
bb.pengelolaan administrasi u mu m melipu ti penyu su nan program, ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keu angan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
cc. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan ee. pelaksan aan fu n gsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesu ai dengan tugas pokoknya.
(3) Stru ktu r Organisasi Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
1) Subbidang Penelitian;
2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.
d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
1) Subbidang Ekonomi;
2) Subbidang Sosial dan Budaya.
e. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
1) Subbidang Prasarana dan Sarana;
2) Subbidang Tata Ruang.
f. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :
1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran II dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Badan Pelayan an Perizin an Terpadu m elaksan akan tu gas pokok pengkoordinasian dan pen yelen ggaraan pelayan an adm in istrasi di bidang perizinan secara terpadu.
(2) Un tu k m elaksan akan tu gas pokok sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
a. peru m u san dan pelaksan aan kebijakan tekn is di bidan g pelayanan perizinan terpadu;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidan g pelayanan perizinan terpadu;
c. pen yelen ggaraan pelayan an adm in istrasi perizinan bidang Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Um u m yang menjadi kewenangannya;
d. pelaksan aan koordin asi proses pelayan an perizinan bidang Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Um u m yang menjadi kewenangannya;
e. pelaksan aan pelayan an in form asi dan pen gadu an m asyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
f. pelaksan aan adm in istrasi pelayan an perizinan terpadu bidang Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Um u m yang menjadi kewenangannya;
g. pemantauan dan evalu asi proses pem berian pelayan an perizinan terpadu bidan g Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya;
h. pelaksan aan pen yidikan tin dak pidan a pelan ggaran perizinan di bidan g Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Um u m yan g m en jadi kewen an gan n ya sesu ai den gan keten tu an peraturan perundang-undangan;
u. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
v. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
j. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
k. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
l. pengelolaan administrasi u mu m melipu ti penyu su nan program, ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keu angan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
n. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
o. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
p. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
q. pemberdayaan jabatan fungsional;
r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
s. pelaksan aan fu n gsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesu ai dengan tugas pokoknya.
(3) Su su n an Organ isasi Badan Pelayan an Perizinan Terpadu , terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbag Penyusunan Program;
2) Subbag Keuangan;
3) Subbag Umum.
c. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian;
d. Bidang Pelayanan Perizinan Kepariwisataan dan Sosial Budaya;
e. Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum;
f. Tim Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Pelayan an Perizinan Terpadu sebagaim an a tercan tu m dalam lam piran III dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tu gas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan u ru san pemerintahan daerah di bidang kepegawaian.
(2) Untu k melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepegawaian;
c. pelaksanaan administrasi mutasi pegawai;
d. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
f. pelaksanaan penyiapan penetapan gaji dan tunjangan pegawai;
g. penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai;
h. penyusunan sistem informasi kepegawaian;
i. penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan pegawai;
j. penyusunan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai;
k. pelaksan aan kegiatan keagam aan dalam ran gka pem bin aan mental pegawai;
l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
p. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
q. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
s. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
t. pengelolaan administrasi u mu m melipu ti penyu su nan program, ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keu angan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
w. pelaksan aan fu n gsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesu ai dengan tugas pokoknya.
(3) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
c. Bidang Mutasi, terdiri dari :
1) Subbidang Kepangkatan;
2) Subbidang Jabatan.
d. Bidang Formasi dan Informasi, terdiri dari :
1) Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
2) Subbidang Informasi Kepegawaian.
e. Bidan g Kesejah teraan dan Pem bin aan Disiplin Pegawai, terdiri dari :
1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
2) Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai.
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
1) Subbidang Teknis dan Fungsional;
2) Subbidang Kepemimpinan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran IV dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Badan Kesatu an Ban gsa dan Politik melaksanakan tu gas pokok pen yu su n an dan pelaksan aan kebijakan u ru san pem erin tah an daerah yan g bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik
dalam negeri, serta pencegahan, pen an ggu lan gan dan penanganan bencana.
(2) Un tu k m elaksan akan tu gas pokok sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
a. peru m u san kebijakan tekn is di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , pen an ggu lan gan dan penanganan bencana;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , penanggulangan dan penanganan bencana;
c. pelaksanaaan kegiatan di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , pen an ggu lan gan dan pen an gan an bencana;
d. pembinaan m asyarakat di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , pen an ggu lan gan dan penanganan bencana;
e. pengawasan kegiatan m asyarakat di bidang kesatu an ban gsa dan politik dalam negeri;
f. pen gawasan atas kegiatan Organ isasi Kem asyarakatan (Orm as)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
g. pengkoordin asian pen etapan kebijakan operasion al di bidang kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , penanggulangan dan penanganan bencana;
h. pem berian rekom en dasi pen elitian dan praktek kerja lapan gan di Daerah;
i. pem berian rekom en dasi atas kegiatan terten tu yan g berpoten si konflik Suku Agama dan Ras (SARA);
j. pem berian pertim ban gan tekn is perizin an bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
k. pengelolaan administrasi u mu m melipu ti penyu su nan program, ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keu angan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
p. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
q. pelaksanaan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
r. pen gelolaan pen gadu an m asyarakat di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , pen an ggu lan gan dan penanganan bencana;
s. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksan aan tu gas pokok dan fungsi; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
(3) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
c. Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga, terdiri dari :
1) Subbidang Politik, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2) Subbidang Lembaga Kemasyarakatan.
d. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
1) Subbidang Wawasan Kebangsaan;
2) Subbidang Pembauran.
e. Bidang Kewaspadaan Daerah, terdiri dari :
1) Subbidang Kewaspadaan Din i dan In telijen dan Keam an an (Intelkam);
2) Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
f. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
1) Subbidang Pencegahan dan Kewaspadaan;
2) Subbidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan.
g. UPT
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Kesatu an Ban gsa dan Politik, sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran V dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB Keenam
Badan Lingkungan Hidup Pasal 1 2 (1)
BAB Ketujuh
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 1 3 (1)
(1) Badan Pen gelola Keu an gan dan Aset Daerah m elaksan akan tu gas pokok pen yu su n an dan pelaksan aan kebijakan daerah di bidan g pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
(2) Untu k melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), Badan Pen gelola Keu an gan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan dan pelaksan aan kebijakan tekn is di bidan g pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. pelaksanaan fu n gsi Ben dah ara Um u m Daerah , kecu ali pelaksan aan pem u n gu tan pajak daerah dan pen gen dalian benda-benda berharga pajak daerah;
d. penyusunan dan pen etapan Naskah Perjan jian Hibah Daerah (NPHD);
e. penyusunan laporan keu an gan daerah dalam ran gka pertan ggu n gjawaban pelaksan aan APBD berdasarkan stan dar akuntansi pemerintahan;
f. pelaksan aan fu n gsi Un it Pen gelola Baran g selaku Pem ban tu Pengelola Barang;
g. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
h. pelaksan aan kegiatan bidan g pem an faatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
i. pen gelolaan pem an faatan Gedu n g Perkan toran Terpadu Pemerintah Kota Malang;
j. pelaksan aan pen gelolaan , pem an faatan dan penatausahaan aset daerah;
k. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
l. pelaksan aan pen yelesaian sen gketa pem an faatan tanah dan/atau bangunan;
m. pem berian dan pen cabu tan perizin an pem an faatan tan ah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
n. pelaksan aan pen yidikan tin dak pidan a pelan ggaran di bidang pemanfaatan tanah dan / atau ban gu n an n egara yan g diku asai oleh Pem erin tah Daerah sesu ai den gan keten tu an peratu ran perundang-undangan;
o. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
p. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
r. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
s. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
t. pengelolaan administrasi u mu m melipu ti penyu su nan program, ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keu angan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
v. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
w. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
x. pen gelolaan pen gadu an m asyarakat di bidan g pengelolaan keuangan dan aset daerah;
y. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
z. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
aa. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
bb. pen gevalu asian dan pelaporan pelaksan aan tu gas pokok dan fungsi;
cc. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesu ai dengan tugas pokoknya.
(4) Stru ktu r Organisasi Badan Pen gelola Keu an gan dan Aset Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2) Subbidang Administrasi Anggaran.
g. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
1) Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
h. Bidang Penatausahaan Aset Daerah, terdiri dari :
1) Subbidang Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah;
2) Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah.
i. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, terdiri dari :
1) Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah;
2) Subbidang Pengendalian Aset Daerah.
j. UPT;
k. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Pen gelola Keu an gan Dan Aset Daerah sebagaim an a tercan tu m dalam lam piran VIII dan m eru pakan bagian yan g tidak terpisah kan dari Peratu ran Daerah ini.
BAB Kesembilan
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Pasal 1 5 (1) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah melaksanakan tugas
(1) Kan tor Ketah an an Pan gan melaksanakan tu gas pokok pen yu su n an dan pelaksan aan kebijakan u ru san pem erin tah an daerah yan g bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan.
(2) Un tu k m elaksan akan tu gas pokok sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan;
c. pengiden tifikasian poten si su m berdaya pan gan , produ ksi pan gan dan keragam an kon su m si pan gan m asyarakat serta cadangan pangan masyarakat;
d. pem bin aan pen in gkatan produ ksi dan produ k pan gan berbah an baku lokal serta pen gem ban gan pen gan ekaragam an produ k pangan;
e. pen cegah an dan pen gen dalian m asalah pan gan sebagai akibat m en u ru n n ya ketersediaan pan gan dan pen u ru n an akses pangan serta menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
f. pen gem ban gan dan pen gatu ran cadan gan pan gan pokok tertentu daerah;
g. pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
h. pen an gan an dan pen yalu ran pan gan u n tu k kelom pok rawan pangan;
i. pengidentifikasian pan gan pokok m asyarakat, kelom pok rawan pangan dan infrastruktur distribusi pangan;
j. pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
k. penginformasian harga kebutuhan bahan pokok di daerah;
l. pelaksanaan pen gu m pu lan , an alisis dan disem in asi data serta pen gawasan , m on itorin g dan evalu asi dalam ran gka penyediaan informasi harga pasar;
m. peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
n. pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan masyarakat;
o. pem bin aan dan pen gawasan keam an an produ k pan gan masyarakat;
p. pelaksan aan an alisis m u tu produ k pan gan dan kon su m si masyarakat;
q. pelaksan aan an alisis gizi produ k pan gan dan kon su m si masyarakat;
r. pelaksanaan analisis keamanan produk pangan masyarakat;
s. pem bin aan dan pen gawasan produ k pan gan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
t. pen gem ban gan dan fasilitasi foru m m asyarakat di bidan g ketahanan pangan;
u. pengembangan trus t fund
di bidang ketahanan pangan;
v. pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.
w. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
x. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
y. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
z. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
aa. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
bb. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
cc. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksan aan pen gu m pu lan pen dapat pelan ggan secara periodik yan g bertu ju an u n tu k m em perbaiki ku alitas layanan;
dd. pen gelolaan pen gadu an m asyarakat di bidan g ketahanan pangan;
ee. penyampaian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
ff. pen gelolaan adm in istrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program, ketatalaksan aan , ketatau sah aan , keu an gan , kepegawaian , ru m ah tan gga, perlen gkapan , keh u m asan , kepu stakaan dan kearsipan;
gg. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
hh. pen gevalu asian dan pelaporan pelaksan aan tu gas pokok dan fungsi; dan ii. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesu ai dengan tugas pokoknya.
(3) Struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
d. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
e. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Kan tor Ketah an an Pan gan sebagaimana tercan tu m dalam lam piran X dan m eru pakan bagian yan g tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) J u m lah Ten aga Fu n gsion al diten tu kan berdasarkan sifat, jen is dan beban kerja yang ada.
(2) Pem bin aan terh adap Ten aga Fu n gsion al dilaku kan sesu ai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 2 1 (1)
BAB VII
TATA KERJA Pasal 2 2 In spektorat, Badan dan Kan tor dalam m elaksan akan tu gas pokok dan
In spektu r, Kepala Badan , Kepala Kan tor, Sekretaris, In spektu r Pem ban tu , Kepala Bidan g, Kepala Su bbagian dan Kepala Seksi bertan ggu n g jawab m em im pin , m em bim bin g, m en gawasi, dan m em berikan petu n ju k bagi pelaksan aan tu gas bawah an , dan bila terjadi pen yim pan gan , m en gam bil lan gkah -lan gkah yan g diperlu kan sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 2 5 In spektu r, Kepala Badan , Kepala Kan tor, Sekretaris, In spektu r Pem ban tu , Kepala Bidan g, Kepala Su bbagian dan Kepala Seksi wajib m en giku ti dan m em atu h i petu n ju k dan bertan ggu n g jawab kepada atasan m asin g-m asin g serta m en yam paikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB VIII
PEMBIAYAAN Pasal 2 6 Biaya yan g diperlu kan u n tu k pelaksan aan tu gas pokok Inspektorat,
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 2 7 Penjabaran Tugas Pokok, Fu n gsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan dan
Sem u a tu gas dan fu n gsi yan g dilaksan akan In spektorat, Badan dan Kan tor sebagai akibat dari keten tu an yan g diatu r dalam Peraturan Daerah Kota Malan g Nom or 7 Tah u n 2008 ten tan g Organ isasi dan Tata Kerja In spektorat, Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah dan Lem baga Tekn is Daerah (Lem baran Daerah Kota Malan g Tah u n 2008 Nom or 3 Seri D, Tam bah an Lem baran Daerah Kota Malan g Nom or 60), m asih tetap dilaksan akan sam pai den gan dilan tik/ ditu gaskan n ya Pejabat sesuai Peraturan Daerah ini.
Article 31
Apabila pejabat fu n gsion al au ditor dan pejabat fu n gsion al terten tu pen gawasan lain n ya telah ditetapkan sesu ai keten tu an peratu ran perundang-u n dan gan , m aka jabatan stru ktu ral di bawah In spektu r Pembantu pada Inspektorat dihapuskan.
(1) Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah m elaksan akan tugas pokok pen yu su n an dan pelaksan aan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(2) Un tu k m elaksan akan tu gas pokok sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah m em pu n yai fungsi :
a. peru mu san kebijakan teknis di bidan g perencanaan pembangunan daerah;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
c. penyiapan dan penyu su nan Kebijakan Umu m APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD;
d. penyiapan dan pen yu su n an Ren can a Pem ban gu n an J an gka Pan jan g (RPJ P) Daerah, Ren can a Pem ban gu n an J an gka Men en gah (RPJ M) Daerah, Ren can a Kerja Pem erin tah Daerah (RKPD);
e. penyiapan dan pen yu su n an Rencana Tata Ru ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
f. penyu su nan program dan peru mu san kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
h. pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
i. pengkoordinasian pen elitian dan m en gadakan kerjasam a penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
j. pen yiapan bah an dalam ran gka pu blikasi h asil-h asil pen elitian dan pengembangannya;
k. pem elih araan h asil-h asil pen elitian dan pen gem ban gan n ya serta pen yu su n an statistik perkem ban gan pen elitian dan pengembangannya;
l. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
m. pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangu nan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
n. pelaksan aan kerjasam a an tar lem baga u n tu k m en gem ban gkan statistik;
o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
p. pelaksanaan monitoring dan evalu asi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
q. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Peran gkat Daerah sebagai bah an pen yu su n an Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
r. pelaksan aan pen yidikan tin dak pidan a pelan ggaran di bidan g peren can aan pem ban gu n an daerah sesu ai den gan keten tu an peraturan perundang-undangan;
s. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
t. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
u. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
v. penyusunan rencana pencapaian SPM;
w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
x. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
y. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
z. pen gelolaan pen gadu an m asyarakat di bidan g peren can aan pembangunan;
aa. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
bb.pengelolaan administrasi u mu m melipu ti penyu su nan program, ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keu angan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
cc. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi; dan ee. pelaksan aan fu n gsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesu ai dengan tugas pokoknya.
(3) Stru ktu r Organisasi Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
1) Subbidang Penelitian;
2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.
d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
1) Subbidang Ekonomi;
2) Subbidang Sosial dan Budaya.
e. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
1) Subbidang Prasarana dan Sarana;
2) Subbidang Tata Ruang.
f. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :
1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Peren can aan Pem ban gu n an Daerah sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran II dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Badan Pelayan an Perizin an Terpadu m elaksan akan tu gas pokok pengkoordinasian dan pen yelen ggaraan pelayan an adm in istrasi di bidang perizinan secara terpadu.
(2) Un tu k m elaksan akan tu gas pokok sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
a. peru m u san dan pelaksan aan kebijakan tekn is di bidan g pelayanan perizinan terpadu;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidan g pelayanan perizinan terpadu;
c. pen yelen ggaraan pelayan an adm in istrasi perizinan bidang Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Um u m yang menjadi kewenangannya;
d. pelaksan aan koordin asi proses pelayan an perizinan bidang Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Um u m yang menjadi kewenangannya;
e. pelaksan aan pelayan an in form asi dan pen gadu an m asyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
f. pelaksan aan adm in istrasi pelayan an perizinan terpadu bidang Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Um u m yang menjadi kewenangannya;
g. pemantauan dan evalu asi proses pem berian pelayan an perizinan terpadu bidan g Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya;
h. pelaksan aan pen yidikan tin dak pidan a pelan ggaran perizinan di bidan g Perekon om ian , Sosial Bu daya dan Pekerjaan Um u m yan g m en jadi kewen an gan n ya sesu ai den gan keten tu an peraturan perundang-undangan;
u. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
v. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
j. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
k. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
l. pengelolaan administrasi u mu m melipu ti penyu su nan program, ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keu angan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
n. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
o. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
p. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
q. pemberdayaan jabatan fungsional;
r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
s. pelaksan aan fu n gsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesu ai dengan tugas pokoknya.
(3) Su su n an Organ isasi Badan Pelayan an Perizinan Terpadu , terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbag Penyusunan Program;
2) Subbag Keuangan;
3) Subbag Umum.
c. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian;
d. Bidang Pelayanan Perizinan Kepariwisataan dan Sosial Budaya;
e. Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum;
f. Tim Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Pelayan an Perizinan Terpadu sebagaim an a tercan tu m dalam lam piran III dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tu gas pokok penyu su nan dan pelaksanaan kebijakan u ru san pemerintahan daerah di bidang kepegawaian.
(2) Untu k melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepegawaian;
c. pelaksanaan administrasi mutasi pegawai;
d. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
f. pelaksanaan penyiapan penetapan gaji dan tunjangan pegawai;
g. penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai;
h. penyusunan sistem informasi kepegawaian;
i. penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan pegawai;
j. penyusunan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai;
k. pelaksan aan kegiatan keagam aan dalam ran gka pem bin aan mental pegawai;
l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
p. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
q. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
s. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
t. pengelolaan administrasi u mu m melipu ti penyu su nan program, ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keu angan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
u. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
w. pelaksan aan fu n gsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesu ai dengan tugas pokoknya.
(3) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
c. Bidang Mutasi, terdiri dari :
1) Subbidang Kepangkatan;
2) Subbidang Jabatan.
d. Bidang Formasi dan Informasi, terdiri dari :
1) Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
2) Subbidang Informasi Kepegawaian.
e. Bidan g Kesejah teraan dan Pem bin aan Disiplin Pegawai, terdiri dari :
1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
2) Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai.
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
1) Subbidang Teknis dan Fungsional;
2) Subbidang Kepemimpinan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran IV dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Badan Kesatu an Ban gsa dan Politik melaksanakan tu gas pokok pen yu su n an dan pelaksan aan kebijakan u ru san pem erin tah an daerah yan g bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik
dalam negeri, serta pencegahan, pen an ggu lan gan dan penanganan bencana.
(2) Un tu k m elaksan akan tu gas pokok sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
a. peru m u san kebijakan tekn is di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , pen an ggu lan gan dan penanganan bencana;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , penanggulangan dan penanganan bencana;
c. pelaksanaaan kegiatan di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , pen an ggu lan gan dan pen an gan an bencana;
d. pembinaan m asyarakat di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , pen an ggu lan gan dan penanganan bencana;
e. pengawasan kegiatan m asyarakat di bidang kesatu an ban gsa dan politik dalam negeri;
f. pen gawasan atas kegiatan Organ isasi Kem asyarakatan (Orm as)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
g. pengkoordin asian pen etapan kebijakan operasion al di bidang kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , penanggulangan dan penanganan bencana;
h. pem berian rekom en dasi pen elitian dan praktek kerja lapan gan di Daerah;
i. pem berian rekom en dasi atas kegiatan terten tu yan g berpoten si konflik Suku Agama dan Ras (SARA);
j. pem berian pertim ban gan tekn is perizin an bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
k. pengelolaan administrasi u mu m melipu ti penyu su nan program, ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keu angan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
l. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
p. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
q. pelaksanaan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
r. pen gelolaan pen gadu an m asyarakat di bidan g kesatu an ban gsa, politik dalam n egeri, serta pen cegah an , pen an ggu lan gan dan penanganan bencana;
s. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksan aan tu gas pokok dan fungsi; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
(3) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
c. Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga, terdiri dari :
1) Subbidang Politik, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2) Subbidang Lembaga Kemasyarakatan.
d. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
1) Subbidang Wawasan Kebangsaan;
2) Subbidang Pembauran.
e. Bidang Kewaspadaan Daerah, terdiri dari :
1) Subbidang Kewaspadaan Din i dan In telijen dan Keam an an (Intelkam);
2) Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
f. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
1) Subbidang Pencegahan dan Kewaspadaan;
2) Subbidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan.
g. UPT
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Kesatu an Ban gsa dan Politik, sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran V dan m eru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Badan Pen gelola Keu an gan dan Aset Daerah m elaksan akan tu gas pokok pen yu su n an dan pelaksan aan kebijakan daerah di bidan g pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
(2) Untu k melaksanakan tu gas pokok sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), Badan Pen gelola Keu an gan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan dan pelaksan aan kebijakan tekn is di bidan g pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. pelaksanaan fu n gsi Ben dah ara Um u m Daerah , kecu ali pelaksan aan pem u n gu tan pajak daerah dan pen gen dalian benda-benda berharga pajak daerah;
d. penyusunan dan pen etapan Naskah Perjan jian Hibah Daerah (NPHD);
e. penyusunan laporan keu an gan daerah dalam ran gka pertan ggu n gjawaban pelaksan aan APBD berdasarkan stan dar akuntansi pemerintahan;
f. pelaksan aan fu n gsi Un it Pen gelola Baran g selaku Pem ban tu Pengelola Barang;
g. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
h. pelaksan aan kegiatan bidan g pem an faatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
i. pen gelolaan pem an faatan Gedu n g Perkan toran Terpadu Pemerintah Kota Malang;
j. pelaksan aan pen gelolaan , pem an faatan dan penatausahaan aset daerah;
k. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
l. pelaksan aan pen yelesaian sen gketa pem an faatan tanah dan/atau bangunan;
m. pem berian dan pen cabu tan perizin an pem an faatan tan ah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
n. pelaksan aan pen yidikan tin dak pidan a pelan ggaran di bidang pemanfaatan tanah dan / atau ban gu n an n egara yan g diku asai oleh Pem erin tah Daerah sesu ai den gan keten tu an peratu ran perundang-undangan;
o. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
p. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
r. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
s. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
t. pengelolaan administrasi u mu m melipu ti penyu su nan program, ketatalaksanaan, ketatau sahaan, keu angan, kepegawaian, ru mah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
v. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
w. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
x. pen gelolaan pen gadu an m asyarakat di bidan g pengelolaan keuangan dan aset daerah;
y. pen yam paian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
z. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
aa. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
bb. pen gevalu asian dan pelaporan pelaksan aan tu gas pokok dan fungsi;
cc. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesu ai dengan tugas pokoknya.
(4) Stru ktu r Organisasi Badan Pen gelola Keu an gan dan Aset Daerah, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum.
c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2) Subbidang Administrasi Anggaran.
g. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
1) Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;
2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
h. Bidang Penatausahaan Aset Daerah, terdiri dari :
1) Subbidang Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah;
2) Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah.
i. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, terdiri dari :
1) Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah;
2) Subbidang Pengendalian Aset Daerah.
j. UPT;
k. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Bagan Stru ktu r Organ isasi Badan Pen gelola Keu an gan Dan Aset Daerah sebagaim an a tercan tu m dalam lam piran VIII dan m eru pakan bagian yan g tidak terpisah kan dari Peratu ran Daerah ini.
(1) Kan tor Ketah an an Pan gan melaksanakan tu gas pokok pen yu su n an dan pelaksan aan kebijakan u ru san pem erin tah an daerah yan g bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan.
(2) Un tu k m elaksan akan tu gas pokok sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
b. penyu su nan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan;
c. pengiden tifikasian poten si su m berdaya pan gan , produ ksi pan gan dan keragam an kon su m si pan gan m asyarakat serta cadangan pangan masyarakat;
d. pem bin aan pen in gkatan produ ksi dan produ k pan gan berbah an baku lokal serta pen gem ban gan pen gan ekaragam an produ k pangan;
e. pen cegah an dan pen gen dalian m asalah pan gan sebagai akibat m en u ru n n ya ketersediaan pan gan dan pen u ru n an akses pangan serta menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
f. pen gem ban gan dan pen gatu ran cadan gan pan gan pokok tertentu daerah;
g. pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
h. pen an gan an dan pen yalu ran pan gan u n tu k kelom pok rawan pangan;
i. pengidentifikasian pan gan pokok m asyarakat, kelom pok rawan pangan dan infrastruktur distribusi pangan;
j. pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
k. penginformasian harga kebutuhan bahan pokok di daerah;
l. pelaksanaan pen gu m pu lan , an alisis dan disem in asi data serta pen gawasan , m on itorin g dan evalu asi dalam ran gka penyediaan informasi harga pasar;
m. peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
n. pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan masyarakat;
o. pem bin aan dan pen gawasan keam an an produ k pan gan masyarakat;
p. pelaksan aan an alisis m u tu produ k pan gan dan kon su m si masyarakat;
q. pelaksan aan an alisis gizi produ k pan gan dan kon su m si masyarakat;
r. pelaksanaan analisis keamanan produk pangan masyarakat;
s. pem bin aan dan pen gawasan produ k pan gan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
t. pen gem ban gan dan fasilitasi foru m m asyarakat di bidan g ketahanan pangan;
u. pengembangan trus t fund
di bidang ketahanan pangan;
v. pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.
w. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
x. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangu nan aset tetap berwu ju d yang akan digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
y. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digu nakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
z. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
aa. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
bb. pen yu su n an dan pelaksan aan Stan dar Pelayan an Pu blik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
cc. pelaksan aan pen gu ku ran In deks Kepu asan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksan aan pen gu m pu lan pen dapat pelan ggan secara periodik yan g bertu ju an u n tu k m em perbaiki ku alitas layanan;
dd. pen gelolaan pen gadu an m asyarakat di bidan g ketahanan pangan;
ee. penyampaian data h asil pem ban gu n an dan in form asi lain n ya terkait layan an pu blik secara berkala m elalu i w eb site Pemerintah Daerah;
ff. pen gelolaan adm in istrasi u m u m m elipu ti pen yu su n an program, ketatalaksan aan , ketatau sah aan , keu an gan , kepegawaian , ru m ah tan gga, perlen gkapan , keh u m asan , kepu stakaan dan kearsipan;
gg. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
hh. pen gevalu asian dan pelaporan pelaksan aan tu gas pokok dan fungsi; dan ii. pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh Walikota sesu ai dengan tugas pokoknya.
(3) Struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
d. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
e. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Stru ktu r Organ isasi Kan tor Ketah an an Pan gan sebagaimana tercan tu m dalam lam piran X dan m eru pakan bagian yan g tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.