PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

PERDA Nomor 3 Tahun 2006

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3. Walikota adalah Walikota Malang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penyelenggaraan Pemakaman berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan dan telah memenuhi standarisasi pemakaman untuk keperluan pemakaman jenasah. 8. Petak Makam adalah perpetakan tanah makam di lahan/tempat pemakaman untuk memakamkan jenasah sesuai dengan tata letak dan ukurannya. 9. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi atau Badan. 10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah, kebudayaan mempunyai arti khusus. 11. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenasah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman. 12. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenasah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenasah. 13. Pusara atau Pengkijingan adalah pembuatan petak makam di atas tanah makam baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik. 14. Jenasah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia. 15. Jenasah yang tidak dikenal adalah jasad orang yang tidak diketahui identitas dan/atau ahli warisnya secara jelas. 16. Kerangka Jenasah adalah jenasah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenasah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat). 17. Ijin Penggunaan Tanah Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 18. Ijin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 19. Ijin Pengadaan dan Pengelolaan Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 20. Ijin Perluasan Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 21. Ijin Pembuatan Pusara atau Pengkijingan adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk pembuatan petak makam di atas tanah makam baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik. 22. Ijin Usaha Pemakaman adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai legalitas sahnya usaha yang dilakukan oleh seseorang atau Badan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman. 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan ketentuan Penyelenggaraan Pemakaman. 24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran dibidang Penyelenggaraan Pemakaman yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB VI

TATA CARA PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PEMAKAMAN JENASAH

Article 7

Correction

Jenasah dari tempat krematorium atau rumah duka yang akan dimakamkan ke tempat pemakaman, harus ditempatkan dalam kendaraan jenasah atau usungan jenasah kecuali jenasah yang masih balita.

Article 8

Correction

Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenasah orang tidak dikenal atau jenasah yang tidak diakui anggota keluarga atau ahli warisnya atas beban biaya daerah.

Article 9

Tiap petak tanah makam ditempat pemakaman umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara berurutan sesuai dengan rencana tata makam.

Article 10

(1) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan dalam suatu petak tempat pemakaman anggota keluarga atau ahli warisnya. (2) Apabila bukan anggota keluarga, pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ada ijin atau pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenasah yang ditumpangi. (3) Pemakaman Tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenasah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenasah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter. (4) Pemakaman Tumpangan dapat dilakukan sesudah jenasah lama telah dimakamkan lebih dari 3 (tiga) tahun.

Article 11

(1) Pemakaman jenasah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia. (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan ijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kecuali bagi yang menderita penyakit menular. (3) Jenasah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis pengaman dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Article 12

(1) Penggunaan petak tanah makam untuk tanah makam umum yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya diperuntukan bagi jenasah atau kerangka jenasah yang akan dimakamkan dan tidak diperbolehkan untuk pemesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal, kecuali terhadap ijin pemesanan petak tanah makam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. (2) Ijin pemesanan petak tanah makam yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.

Article 13

Pemindahan jenasah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenasah yang bersangkutan, harus mendapat ijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Article 14

(1) Penggalian jenasah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenasah yang bersangkutan. (2) Penggalian jenasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah jenasah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak-pihak tertentu yang mendapatkan ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PERIJINAN

Article 19

Correction

(1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud memakai/menggunakan tempat pemakaman yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pengadaan dan pengelolaan makam umum dan keluarga, perluasan makam, usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman, harus mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Ijin penggunaan tanah makam; b. Ijin penggunaan tanah makam tumpangan; c. Perpanjangan ijin penggunaan tanah makam atau makam tumpangan; d. Ijin Pengadaan dan Pengelolaan Makam; e. Ijin Pengadaan dan Pengelolaan Makam Keluarga; f. Ijin Perluasan Makam; g. Ijin Usaha di Bidang Jasa Pemakaman; h. Perpanjangan Ijin Usaha di Bidang Jasa Pemakaman; i. Ijin membuat pusara/pengkijingan; j. Ijin pemindahan kerangka jenasah. (3) Selain jenis-jenis perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan perpanjangan ijin pemesanan petak tanah makam untuk ijin yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan harus diajukan permohonan perpanjangan setiap 2 (dua) tahun sekali. (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diperpanjangan setelah masa berlakunya berakhir setiap 2 (dua) tahun sekali. (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, berlaku selama 3 (tiga) tahun. (6) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah habis jangka waktunya harus mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya ijin tersebut. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tidak berlaku bagi petak Taman Makam Pahlawan, Taman Makam Keluarga dan Taman Makam yang dikelola orang pribadi atau Badan. (8) Petak tanah makam yang tidak diperpanjang dan sudah tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah lewat jangka waktu 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk pemakaman baru. (9) Tata cara pengajuan perijinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Article 20

Correction

Setiap penduduk yang meninggal dunia berhak untuk menggunakan tanah pemakaman dan dimakamkan.

Article 21

Correction

(1) Setiap Pengembang Perumahan/Pengusaha Real Estate dan sejenisnya berkewajiban menyediakan lahan utilitas umum untuk tempat pemakaman penduduk yang tertuang dalam rencana tapak (site plan) atau Advis Planning (AP) seluas minimal 2 % (dua persen) dari luas tanah yang akan dibangun oleh pengembang atau sejenisnya pada lokasi tersebut. (2) Apabila dalam kawasan tersebut tidak memungkinkan untuk disediakan utilitas umum untuk tempat pemakaman penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembang perumahan/pengusaha real estate sebelum ditetapkan rencana tapak (site plan) atau Advis Planning (AP) harus menyediakan lahan pengganti di tempat lain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau memberikan dana pengganti. (3) Untuk penyediaan lahan utilitas umum sebagai tempat pemakaman penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila lahan terbatas maka Pengembang Perumahan/Pengusaha Real Estate wajib memberikan dana pengganti penyiapan lahan atau tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah sebanding dengan harga tanah yang seharusnya disediakan. (4) Pemerintah Daerah setelah mendapatkan dana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencarikan dan menyediakan lahan sebagai tempat pemakaman.

Article 22

(1) Setiap ahli waris jenasah berhak menggunakan tanah untuk memakamkan jenasah dimaksud pada tempat pemakaman. (2) Penggunaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ukuran dan luas yang telah ditetapkan.

Article 23

(1) Setiap ahli waris atau penanggungjawab jenasah berkewajiban mengurus administrasi pemakaman jenasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Administrasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. melaporkan pemakaman kepada Dinas yang membidangi pemakaman; b. mengurus perijinan yang berkaitan dengan pemakaman jenasah dan/atau tempat pemakaman jenasah

Article 24

Setiap orang atau Badan dilarang : a. memakamkan jenasah selain pada tempat pemakaman; b. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam; c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam yang dapat memisahkan petak makam satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); d. menanam pohon di petak makam pada pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas yang membidangi pemakaman.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Article 31

Correction

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Article 32

Correction

(1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, PPNS berwenang : a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana; g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana; h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; j. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; k. menghentikan penyidikan; l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana. (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai : a. pemeriksaan tersangka; b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya; c. penyitaan benda atau barang; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan saksi; f. pemeriksaan di tempat kejadian. (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

BAB V

Article 6

BAB VI

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VII

Article 15

Article 16

BAB VIII

Article 17

Article 18

BAB IX

Article 19

BAB X

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB XI

Article 25

Article 26

BAB XII

Article 27

BAB XIII

Article 28

BAB XIV

Article 29

BAB XV

Article 30

BAB XVI

Article 31

Article 32

BAB XVII

Article 33

BAB XVIII

Article 34

Article 35

Article 36