PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

PERDA Nomor 12 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kota Malang; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG M E M U T U S K A N : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADII KELURAHAN

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Malang; b. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkta Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terdiri dari PRESIDEN beserta menteri; c. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Malang; d. Kepala Daerah adalah Walikota Malang; e. Kota dalah Kota Malang; f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Malang; g. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemeritahan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempnyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prokarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan epublik Indonnesia; j. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Malang; k. Kelurahan adalah Wilayah kerja luraj sebagai perangkat daerah kota dibawah kecamatan; l. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan mmasyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; m. Pemerintahan Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan; n. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa; o. Lembaga Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut LMD adalah Lembaga Permusyawaratan/ Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10