PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

PERDA Nomor 5 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 5/D) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, dan angka 9 diubah, dan diantara angka 9 dengan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 3. Walikota adalah Walikota Madiun. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun. 5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun. 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. 9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 9a. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 10. Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah Petunjuk bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. 11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. 12. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik-penyidik pembantu terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 4

Article 5

Article 9

Article 11

Article 16A

Article II