Correct Article 6

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian tetap kegiatan; d. pembongkaran; e. pemutusan jaringan; f. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun; dan/atau g. denda administratif. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender. (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dan tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan. (5) Dalam hal setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan. (6) Dalam hal setelah dilakukan penghentian tetap kegiatan selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa pembongkaran. (7) Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa pemutusan jaringan. (8) Dalam hal setelah dilakukan pemutusan jaringan selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun. (9) Dalam hal setelah dilakukan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa denda administratif. (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan ayat (9) paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (11) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.