PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA CIREBON

PERDA Nomor 9 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 4. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, yang terbagi atas tiga objek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. 5. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 8. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan. 9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

TARGET KINERJA

Article 2

Correction

(1) Target kinerja tertentu adalah pencapaian target kinerja per jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan secara triwulan dengan besaran sebagai berikut: a. Pencapaian Target Kinerja Pajak Daerah I: 1. Triwulan I : 20% (dua puluh per seratus); 2. Triwulan II : 30% (tiga puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh per seratus); 3. Triwulan III : 30% (tiga puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh per seratus); dan 4. Triwulan IV : 20% (dua puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus). b. Pencapaian Target Kinerja PBB P2: 1. Triwulan I : 10% (sepuluh per seratus); 2. Triwulan II : 30% (tiga puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh per seratus); 3. Triwulan III : 50% (lima puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan III : 90% (sembilan puluh per seratus); dan 4. Triwulan IV : 10% (sepuluh per seratus) atau sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus). c. Pencapaian Target Kinerja BPHTB: 1. Triwulan I : 20% (dua puluh per seratus); 2. Triwulan II : 25% (dua puluh lima per seratus) atau sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima per seratus); 3. Triwulan III : 45% (empat puluh lima per seratus) atau sampai dengan triwulan III : 90% (sembilan puluh per seratus); dan 4. Triwulan IV : 10% (sepuluh per seratus) atau sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus). d. Pencapaian Target Kinerja Retribusi Daerah: 1. Triwulan I : 20% (dua puluh per seratus); 2. Triwulan II : 25% (dua puluh lima per seratus) atau sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima per seratus); 3. Triwulan III : 30% (tiga puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan 4. Triwulan IV : 25% (dua puluh lima per seratus) atau sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus). (2) Insentif diberikan apabila instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat mencapai target kinerja tertentu. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan triwulan sebelumnya.

Article 3

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, apabila pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA CIREBON

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9