PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017TENTANG PERANGKAT DESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Article 17

Article 19

Correction

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: a. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan apabila terpilih dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang; d. bagi yang mendaftar dalam jabatan Kepala Dusun, bersedia bertempat tinggal di wilayah Dusun yang bersangkutan apabila terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Dusun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; e. bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Camat sesuai ketentuan dan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa apabila terpilih sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; f. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku; g. bukan pengguna dan/atau pemakai narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas NAPZA yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; h. bersedia mendukung kinerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan mendukung kinerja Pemerintah Desa dengan bermaterai cukup. (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut: a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dengan memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. (5) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan. (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (7) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017TENTANG PERANGKAT DESA

Article I

Article 17

Article I

Article 17

Article 19

Article 31

Article 59

Article II