Correct Article 8

(1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk fasilitator untuk melakukan pendampingan terhadap koperasi dengan predikat atau klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada : a. Manajemen organisasi kelembagaan; b. Manajemen pengelolaan keuangan dan permodalan; c. Perluasan pemasaran; d. Penggunaan teknologi; serta e. Manajemen pengelolaan usaha. (3) Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan kepada APBD atau sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.