Correct Article 14

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Lampiran I.3 : Rincian Apbd Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LAMPIRAN III : Laporan Operasional LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas LAMPIRAN V : Neraca LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas LAMPIRAN VII : Catatan Atas Laporan Keuangan LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan Penyisihan dana Bergulir LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah LAMPIRAN XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan LAMPIRAN XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya LAMPIRAN XVI : Daftar dana Cadangan Daerah LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek LAMPIRAN XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang LAMPIRAN XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya LAMPIRAN XX. 1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah LAMPIRAN XX. 2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah LAMPIRAN 1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara LAMPIRAN 2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Mandarory Spending) LAMPIRAN 3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) LAMPIRAN 4 : Ringkasan Realisasi Penjabaran Apbd yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan LAMPIRAN 5 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri LAMPIRAN 6 : Realisasi Belanja Daerah Untuk Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota LAMPIRAN 7 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Percepatan Penurunan Stunting LAMPIRAN 8 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem LAMPIRAN 9 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui E- Purchasing LAMPIRAN 10 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)