PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIANWALI NAGARI

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah Otonom. 3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara basandi kitabullah dan/ atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati. .% 4. Pemtz) intahan ... 4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. 6. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 7. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPRN khusus untuk pemilihan Wali Nagari antar waktu. 9. Pemilihan Wali Nagari adal.ah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 10. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari yang terdiri dari panitia pemilihan Kabupaten dan panitia Pemilihan Wali Nagari. 11. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari. 12. Tahapan Pemilihan adalah tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari mulai dari pemberitahuan BPRN tentang berakhirnya masa jabatan Wali Nagari sampai pada pelantikan Wali Nagari terpilih. 13. Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah panitia yang dibentuk oleh BPRN untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari. 14. Bakal Calon Wali Nagari adalah setiap orang yang mencalonkan diri dalam. Pemilihan Wali Nagari sampai dengan ditetapkannya sebagai Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari. 15. Calon Wali Nagari adalah Bakal Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari. 16. Calon Wali Nagari Terpilih adalah Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari. 17. Penjabat ‘4 17. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu. 18. Pemilih adalah penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari. 19. Penduduk Nagari adalah warga negara INDONESIA dan orang asing yang bertempat tinggal di Nagari. 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru. 21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS. 22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dan disahkan oleh BPRN sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari. 23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Nagari. 26. Hari adalah hari kerja. 2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article 19

Correction

(1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan dan penghitungan suara; dan d. penetapan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan : a. pemberitahuan BPRN kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; b. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BPRN ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; c. laporan ... 4' c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disarnpaikan dalam jangka-30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari. (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan: a. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Wali Nagari dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari; b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama Calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari; c. penetapan Calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Calon Wali Nagari; d. penetapan DPT untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari; e. pelaksanaan Kampanye Calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang; dan f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. (4) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan : a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan/atau b. penetapan Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak. (5) Dalam hal Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. (6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan: a. laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari mengenai Calon Wali Nagari Terpilih kepada BPRN paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara; b. laporan (7) b. laporan BPRN mengenai Calon Wali Nagari Terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari; c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPRN; dan d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Wali Nagari Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat. 6. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Article 34

Correction

(1) Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan melampirkan persyaratan administrasi. (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup; b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup; c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; d. akte d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup, f. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik; g. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; h. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; j. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; k. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup bahwa tidak menjadi pengurus partai politik dan/atau surat keterangan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik dari partai yang bersangkutan; 1. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup bahwa tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; m. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara karena melakukan pelanggaran adat dan syara' berdasarkan adat salingka nagari; n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Nagari selama menjabat sebagai Wali Nagari, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; o. surat keterangan mampu membaca Al- Qur'an yang dikeluarkan kepala kantor urusan agama di wilayah kecamatan tempat pendaftaran atau ijazah khatam Al-Qur'an; p. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa calon mengetahui adat salingka Nagari di tempat pendaftaran; q. surat (3) q. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Wali Nagari paling lambat 3 (tiga) tahun dalam masa jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; r. surat keterangan ninik mamak kepala kaumnya; dan s. naskah visi dan misi calon Wali Nagari. Segala biaya yang ditimbulkan untuk kelengkapan persyaratan administrasi Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Bakal Calon Wali Nagari. 9. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 86D

Correction

(1) Pemilihan Wali Nagari antar waktu dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu oleh BPRN paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan; b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu kepada Penjabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu terbentuk; c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu; d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari antar waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan f. penetapan Bakal Calon Wali Nagari antar waktu menjadi Calon Wali Nagari yang akan dipilih oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Nagari. (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyelenggaraan Musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BPRN yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu; b. pengesahan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh Musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; c. pelaksan n ... c. pelaksanaan pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Nagari; d. pelaporan hasil pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu kepada Musyawarah Nagari, dan e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Nagari. (4) Peserta Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat. (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari: a. tokoh adat yang berasal dari Kerapatan Adat Nagari; b. lembaga unsur alim ulama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan atau unsur cadiak pandai; e. perwakilan kelompok tani, f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan atau lembaga unsur bundo kanduang; i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten. (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap jorong. (7) Jumlah peserta Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPRN dan Pemerintah Nagari dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan BPRN. (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. pelaporan hasil Pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui Musyawarah Nagari kepada BPRN dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Nagari mengesahkan Calon Wali Nagari antar waktu terpilih; b. pelaporan Calon Wali Nagari antar waktu terpilih hasil Musyawarah Nagari oleh Ketua BPRN kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan; c. penerb.tan ... c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPRN; dan d. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIANWALI NAGARI

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 4

Article 6

Article 12

Article 19

Article 32

Article 34

Article 38

Article 42

Article 47A

Article 47B

Article 69

Article 86A

Article 86B

Article 86C

Article 86D

Article 86E

Article 87

Article 87A

Article II