PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi KelurahanTempat Terbit

PERDA Nomor 2 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB Ketiga

Tata Cara Pembentukan

Article 4

Correction

(1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan stelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Article 5

Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut : a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa; b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa; c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa; d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk; e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati; f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa; g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk; h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD; Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 34 i. DPRD bersama Bupati melakukan permbahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila perlu dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa; j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Article 6

Correction

Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.

Article 7

Correction

Tata cara Penghapusan dan Pengabungan Desa adalah sebagai berikut : a. Pemerintah Desa dan BPD bersama masyarakat Desa masing-masing terlebih dahulu mengadakan musyawarah; b. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan; c. Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; d. Berdasarkan Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dihapus atau digabung, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati; e. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk dihapus atau digabung, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa; f. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD; g. DPRD bersama Bupati melakukan permbahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa, dan bila perlu dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa; h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; i. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan k. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf j Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah. Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 34

Article 8

Peraturan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k memuat antara lain : a. tujuan; b. syarat; c. mekanisme; d. penghapusan nama desa yang digabung; e. nama desa yang baru dibentuk; f. pengaturan pemerintahan desa; g. pengaturan sarana dan prasarana; h. pengaturan lembaga kemasyarakatan; i. pengaturan kekayaan desa; dan j. pengaturan batas wilayah desa yang dilengkapi dengan peta desa.

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut : a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi Kelurahan; b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa; c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan; d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD; e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati; Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 34 f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam forum rapat Paripurna DPRD; h. DPRD bersama Bupati melakukan permbahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila perlu dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa; i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan l. Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang dinyatakan sah atau telah ditetapkan oleh Bupati diundangkan oleh Sekretaris Daerah dalam Lembaran Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi KelurahanTempat Terbit

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 4

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17