Correct Article 26

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah. (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.