PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Sragen

PERDA Nomor 9 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. 5. Bupati adalah Bupati Sragen. 6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 7. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Sragen. 8. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen. 9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM. 10. Direktur adalah pemimpin yang menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen. 11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Sragen. 12. Modal Dasar adalah nilai saham maksimal yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah. 13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham. 14. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. 15. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. 16. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan bupati dan PDAM yang bersangkutan. 17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan persetujuan Bupati. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB kesatu

Dewan Pengawas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Sragen

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13

BAB VIII

BAB kesatu

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 1

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 2

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 3

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 4

Article 28

Article 29

BAB Kedua

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

BAB 1

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38