PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

PERDA Nomor 8 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PENDAFTARAN USAHA

Article 5

Correction

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati. (2) Permohonan pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi diajukan secara tertulis oleh pengusaha dan disampaikan kepada Bupati. (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen: a. foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan; b. foto copy bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha hiburan dan rekreasi; c. foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Article 6

(1) Bupati mencantumkan obyek pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah. (2) Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen dan/atau dokumen elektronik.

Article 7

(1) Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha. (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. nomor pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi; b. tanggal pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi; c. nama pengusaha; d. alamat pengusaha; e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha; f. nama usaha hiburan dan rekreasi; g. lokasi usaha hiburan dan rekreasi; h. alamat kantor pengelola usaha hiburan dan rekreasi; i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan; j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha; k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; l. tanggal penerbitan TDUP. (3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi. (4) Setiap terjadi perubahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha, maka TDUP yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP yang baru kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi. (5) TDUP berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Article 12

Correction

Dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; b. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan daya tarikwisata dan potensi yang belum tergali; dan c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Article 13

Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan memelihara kondusifitas di lingkungan tempat usaha hiburan dan rekreasi. b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Article 14

Setiap pengusaha berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengunjung; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha hiburan dan rekreasi dengan kegiatan yang beresiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro,kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. memperkerjakan tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha hiburan dan rekreasi secara bertanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

Setiap pengunjung berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. turut serta menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan; dan d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Article 16

Setiap pengusaha dilarang: a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya; d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. mempekerjakan anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara; f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, usaha panti mandi uap/sauna, usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik dan usaha rumah billyard (bola sodok); g. menerima pengunjung dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali yang pernah menikah dan didampingi dengan orang tua pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, dan usaha panti mandi uap/sauna; h. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik- bilik yang tertutup dan tidak bisa dilihat dari luar; i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan; dan/atau j. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, jual beli, peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras.

BAB Kesatu

Kewajiban

Article 12

Correction

Dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; b. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan daya tarikwisata dan potensi yang belum tergali; dan c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Article 13

Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan memelihara kondusifitas di lingkungan tempat usaha hiburan dan rekreasi. b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Article 14

Setiap pengusaha berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengunjung; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha hiburan dan rekreasi dengan kegiatan yang beresiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro,kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. memperkerjakan tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha hiburan dan rekreasi secara bertanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

Setiap pengunjung berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. turut serta menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan; dan d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Article 20

Correction

(1) Setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan d. pembekuan kegiatan usaha. (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha hiburan dan rekreasi paling banyak 2 (dua) kali. (4) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16 pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16 pengusaha dikenai sanksi administrasi pembatasan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan. (6) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan pengusaha tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16, maka pengusaha dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan sementara kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan. (7) Apabila waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan pengusaha tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16, maka pengusaha dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan usaha.

Article 21

(1) Setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (5), dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. teguran tertulis; b. pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; dan c. pencabutan TDUP dan penghapusan dalam daftar. (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha hiburan dan rekreasi paling banyak 2 (dua) kali. (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), pengusaha dikenai sanksi administrasi pembatasan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan. (6) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan pengusaha tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (5), pengusaha dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan TDUP dan penghapusan dalam daftar.

Article 22

(1) Setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (4), dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; dan (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha hiburan dan rekreasi paling banyak 3 (tiga) kali. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (5) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pengusaha dikenai sanksi administrasi pembatasan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan.

Article 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 19

BAB IX

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB X

Article 24

BAB XI

Article 25

BAB XII

Article 26

BAB XIII

Article 27

Article 28

Article 29