PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PERDA Nomor 5 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. 2. Produk Hukum Daerah atau yang selanjutnya disigkat prokumda adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati atau DPRD dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen. 6. Bupati adalah Bupati Sragen. 7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. 9. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD. 10. Tim Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Timlegda adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kajian dan legislasi dengan beranggotakan SKPD yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembentukan produk Hukum Daerah. 11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. 12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. ~ 4 ~ 13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen. 15. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRDdengan persetujuan bersama Bupati. 16. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbupadalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota. 17. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati. 18. Produk Hukum Daerah adalah Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan Bupati. 19. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 20. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 21. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan perdakabupaten sebagai solusi terhadappermasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 22. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang- undangan dalam lembaran negara Republik INDONESIA, tambahan lembaran negara Republik INDONESIA, berita negara Republik INDONESIA, tambahan berita negara Republik INDONESIA, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. 23. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. 24. Lembaran daerah adalah lembaran daerah Kabupaten Sragen. 25. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda atau atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 26. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan rancangan peraturan daerah. ~ 5 ~

BAB III

PERENCANAAN

Article 7

Correction

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda bertujuan: a. agar Pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, sistematis, dan berdasarkan kebutuhan daerah; b. untuk menjaga agar proses pembentukan Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan ringkasan pokok materi dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. (3) Ringkasan pokok materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ~ 7 ~ melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. (5) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah kabupaten didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.

Article 8

(1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan penentuan skala prioritas. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Article 9

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. (2) Dalam menyusun Prolegda, Bagian Hukum dapat meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD dilingkup tugas dan tanggungjawabnya masing- masing. (3) Bagian Hukum berwenang melakukan Verifikasi terhadap pokok materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dengan melibatkan SKPD terkait. (4) Apabila dipandang perlu, dapat diadakan forum konsultasi dengan mengikutsertakan ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (5) Bagian Hukum melaporkan Prolegda yang telah disusun kepada Bupati. (6) Bupati menyampaikan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD. ~ 8 ~

Article 10

(1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda. (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda. (3) Setiap penyusunan Prolegda, Balegda dapat meminta masukan kepada Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat. (4) Balegda berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD. (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Article 11

(1) Pembahasan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Bupati. (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi terkait mewakili Bupati. (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Bagian Hukum kepada Bupati. (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Article 12

(1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda. (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah MENETAPKAN Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya. (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai ~ 9 ~ rancangan Peraturan Daerah maka rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya. (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul harus mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai Naskah Akademik.

Article 13

(1) Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah prolegda ditetapkan. (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prolegdadapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya. (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupatidapat mengajukan rancangan perda diluar prolegda: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Timlegda.

BAB IV

PENYUSUNAN PROKUMDA

Article 14

Correction

Penyusunan perda dilakukan berdasarkan prolegda yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD. ~ 10 ~

Article 42

Correction

(1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perbup dan PB Bupati. (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh atau bagian hukum `untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Article 43

(1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbup dan PB Bupati. ~ 17 ~ (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perbup dan PB Bupati kepada sekretaris daerah.

Article 44

(1) Rancangan Perbup dan PB Bupatiyang telah dibahas harus mendapatkan paraf kepala bagian hukum dan paraf koordinasi Kepala SKPD yang membidangi. (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perbup dan PB Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Article 45

(1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan paraf koordinasi yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa. (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait. (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Article 46

(1) Pimpinan SKPD menyusun keputusan Bupati sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum. (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Article 47

~ 18 ~ (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat. (2) Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat. (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

BAB Kesatu

Penyusunan Perda

Article 14

Correction

Penyusunan perda dilakukan berdasarkan prolegda yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD. ~ 10 ~

Article 15

Correction

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan perda berdasarkan prolegda.

Article 16

(1) Pimpinan SKPDmenyusun rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disertai naskah akademik dan/ataupenjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Article 17

Dalam hal Rancangan Perda mengenai: a. APBD; b. pencabutan Perda; atau c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Article 18

(1) Rancangan perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 19

(1) Rancangan perda yang berasal dari bupatidikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang ~ 11 ~ menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Article 20

(1) Bupati membentuk Tim PenyusunanRancangan Perda. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanBupati.

Article 21

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Article 22

(1) Rancangan perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari pimpinan SKPD terkait. (2) Rancangan perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait. (3) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukanrancangan perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Article 23

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa. (3) Hasil penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait. (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Article 24

Bupati menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Article 25

(1) Bupati membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh ~ 12 ~ Bupati.

BAB 1

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Article 15

Correction

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan perda berdasarkan prolegda.

Article 16

Correction

(1) Pimpinan SKPDmenyusun rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disertai naskah akademik dan/ataupenjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Article 17

Dalam hal Rancangan Perda mengenai: a. APBD; b. pencabutan Perda; atau c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Article 18

(1) Rancangan perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 19

(1) Rancangan perda yang berasal dari bupatidikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang ~ 11 ~ menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Article 20

(1) Bupati membentuk Tim PenyusunanRancangan Perda. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanBupati.

Article 21

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Article 22

(1) Rancangan perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari pimpinan SKPD terkait. (2) Rancangan perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait. (3) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukanrancangan perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Article 23

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa. (3) Hasil penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait. (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Article 24

Bupati menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Article 25

(1) Bupati membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh ~ 12 ~ Bupati.

Article 26

(1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda. (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/ataupenjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Article 27

Dalam hal rancangan perda mengenai: a. pencabutan perda; atau b. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi. hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Article 28

(1) Rancangan perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Sistematika naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perda ini.

Article 29

(1) Rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan ~ 13 ~ konsepsi Rancangan Perda.

Article 30

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajianperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. (4) Rapat paripurna DPRD MEMUTUSKAN usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan. (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,pimpinanDPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut. (6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Article 31

Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Article 32

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Article 26

Correction

(1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda. (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/ataupenjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Article 27

Dalam hal rancangan perda mengenai: a. pencabutan perda; atau b. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi. hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Article 28

(1) Rancangan perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Sistematika naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perda ini.

Article 29

(1) Rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan ~ 13 ~ konsepsi Rancangan Perda.

Article 30

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajianperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. (4) Rapat paripurna DPRD MEMUTUSKAN usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan. (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,pimpinanDPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut. (6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Article 31

Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Article 32

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Article 33

Article 34

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Article 35

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 36

Perencanaan jadual pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah diatur oleh DPRD.

Article 37

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum dengan pembahas. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistimatika serta struktur kalimat materi muatan. (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Balegda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

Article 38

(1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan. (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Article 39

(1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati. (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. ~ 16 ~

Article 40

(1) Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi perda. (2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Article 41

(1) Bupati MENETAPKAN rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: perda ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah. (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 3

Pembahasan Perda

Article 33

Correction

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau ~ 14 ~ Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi/Gabungan Komisi/Badan/Alat Kelengkapan lain. (3) Penentuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. (4) PembicaraantingkatIsebagaimanadimaksudpadaayat(3) meliputi: a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah; 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan 3. tanggapandan/ataujawabanBupatiterhadap pemandangan umum fraksi. b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah; 2. pendapat kepala daerah terhadap rancanganperda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. (5) PembicaraantingkatIIsebagaimanadimaksudpadaayat(3) meliputi: a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan 2. permintaan persetujuan dari anggotasecara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. b. pendapat akhir Bupati. (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. ~ 15 ~

Article 34

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Article 35

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 36

Perencanaan jadual pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah diatur oleh DPRD.

Article 37

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum dengan pembahas. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistimatika serta struktur kalimat materi muatan. (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Balegda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

Article 38

(1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan. (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Article 39

(1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati. (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. ~ 16 ~

Article 40

(1) Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi perda. (2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Article 41

(1) Bupati MENETAPKAN rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: perda ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah. (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Article 48

Correction

Penandatangan perdadilakukan oleh Bupati.

Article 49

Correction

(1) PenandatangananPerdadibuat dalam rangkap 4 (empat). (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. DPRD; b. Sekretaris Daerah; c. Bagian Hukum berupa minute; dan d. SKPD pemrakarsa.

Article 50

(1) Penomoranperda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum. (2) Penomoranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Article 51

(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. ~ 19 ~ (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 52

(1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda. (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah. (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan perda. (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Article 53

Sekretaris Daerah mengundangkan perda.

Article 54

(1) Perdayang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Article 55

(1) Penggandaan dan pendistribusian perdadilakukan Bagian Hukumdengan SKPD pemrakarsa. (2) Penggandaan dan pendistribusian perda dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian perda diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau ~ 14 ~ Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi/Gabungan Komisi/Badan/Alat Kelengkapan lain. (3) Penentuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. (4) PembicaraantingkatIsebagaimanadimaksudpadaayat(3) meliputi: a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah; 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan 3. tanggapandan/ataujawabanBupatiterhadap pemandangan umum fraksi. b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah; 2. pendapat kepala daerah terhadap rancanganperda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. (5) PembicaraantingkatIIsebagaimanadimaksudpadaayat(3) meliputi: a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan 2. permintaan persetujuan dari anggotasecara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. b. pendapat akhir Bupati. (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. ~ 15 ~

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB keempat

Article 11

BAB Kelima

Article 12

BAB Keenam

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

BAB Kesatu

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB 2