Correct Article 31

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum. (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.