PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peraturan Desa

PERDA Nomor 3 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan berada di wilayah Kabupaten Sragen. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa . 13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat MENETAPKAN dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa. 15. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II

ASAS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Article 2

Correction

(1) Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kejelasan tujuan b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan ; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan ; dan g. keterbukaan. (3) Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas : a. Pengayoman ; b. Kemanusiaan ; c. Kebangsaan ; d. Kekeluargaan : e. Kenusantaraan ; f. Bhineka tunggal ika ; g. Keadilan ; h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ; i. Ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau ; j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. (4) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Desa yang bersangkutan.

Article 3

(1) Jenis dan heirarki Perturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. UNDANG-UNDANG dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 ; b. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ; c. PERATURAN PEMERINTAH ; d. Peraturan PRESIDEN ; e. Peraturan Daerah ; (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: a. Peraturan daerah Propinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama Gubernur ; b. Peraturan daerah Kabupaten yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati ; c. Peraturan Desa/Peraturan setingkat yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa ; (3) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi : a. Peraturan Desa ; b. Peraturan Kepala Desa ; dan c. Keputusan Kepala Desa. (4) Jenis Peraturan Perundang undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi. (5) Kekuatan hukum Peraturan Peundang-undangan adalah sesuai heirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 4

(1) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan. (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Article 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB 1

Penetapan Peraturan Desa

Article 11

Correction

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama oleh BPD dan Kepala Desa.

Article 12

Correction

(1) Dalam rangka MENETAPKAN persetujuan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. (2) Pengaturan rapat mengenai persetujuan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Article 13

(1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa. (2) Dalam hal rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan desa tersebut sah menjadi peraturan desa dan wajib dimuat dalam Berita Daerah. (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum dimuat dalam Berita Daerah.

Article 14

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat MENETAPKAN Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

Article 15

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peraturan Desa

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 1

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 2

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21

Article 22

BAB IX

Article 23

Article 24

BAB X

Article 25

Article 26

Article 27