PERDA

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PERDA Nomor 13 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 18

Correction

(1) Permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan; b. menyerahkan fotokopi akte pendirian BUJK; c. menyerahkan data perusahaan BUJK atau company profile; d. menyerahkan fotokopi (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; e. menyerahkan fotokopi sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat keterampilan kerja dari penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; f. menyerahkan fotokopi kartu penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggungjawab utama badan usaha (PJU- BU); g. menyerahkan foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk setiap bidang. h. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. i. surat pernyataan kesanggupan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial sesuai peraturan yang berlaku. (2) Permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan; b. menyerahkan IUJK asli yang masa berlakunya telah habis; c. menyerahkan fotokopi akte pendirian BUJK; d. menyerahkan fotokopi sertifikat badan usaha (SBU) yang telah diperbarui oleh Lembaga dengan memperlihatkan bukti sertifikat aslinya; e. menyerahkan fotokopi bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya; f. menyerahkan laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; dan g. menyerahkan foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk setiap bidang; h. menyerahkan fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; i. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. j. menyerahkan surat keterangan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setempat. (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk mengganti alamat: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat yang diketahui oleh Camat; 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 5. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU). 6. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. b. untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru; 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 5. menyerahkan daftar riwayat hidup (curriculum vitae) dari pimpinan BUJK yang baru. 6. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. c. untuk mengganti nama perusahaan: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat yang diketahui oleh Camat; 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 5. menyerahkan akte penggantian nama perusahaan. d. untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 4. menyerahkan fotocopi kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan dan menunjukkan kontrak aslinya. e. untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan fotokopi sertifikat badan usaha (SBU) yang telah diperbarui oleh Lembaga dengan memperlihatkan bukti sertifikat aslinya. (4) Permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan b. menyerahkan IUJK yang asli; dan c. menyerahkan surat pajak nihil yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 1

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 2

Article 20

Article 21

BAB 3

Article 21

BAB V

Article 22

BAB VI

Article 23

Article 24

BAB VII

Article 25

Article 26

BAB VIII

Article 27

BAB IX

Article 28

BAB X

Article 29

BAB XI

Article 30

BAB XII

Article 31

BAB XIII

Article 32

Article 33