PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN

PERDA Nomor 12 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 23

Correction

(1). Katagori pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a adalah izin terkait dalam mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. (2). Katagori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (3). Katagori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. (4). Katagori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah. (5). Katagori penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (6). Katagori sumber daya air dan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f adalah izin yanag terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya serta mineral dan bahan tambang lainnya. (7). Katagori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perncanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. (8). Katagori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi. (9). Katagori informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan informasi dan komunikasi. (10). Katagori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan. (11). Katagori kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan kehutanan dan perkebunan. (12). Katagori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf l adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. (13). Katagori pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf m adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan. (14). Katagori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan. (15). Katagori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga. (16). Katagori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan. (17). Katergori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf q adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustian. (18). Katagori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (17).

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 22

BAB Kedua

Article 23

BAB VIII

Article 24

Article 25

BAB IX

Article 26

BAB X

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 27

BAB Kedua

Article 28

BAB Ketiga

Article 29

Article 30

BAB XI

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

BAB XII

Article 37

Article 38

BAB XIII

Article 39

BAB XIV

Article 40

Article 41

BAB Kesatu

Article 40

BAB Kedua

Article 41