Correct Article 7

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas: a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan; dan f. memimpin TAPD. (2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi: a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati. (4) Dalam peran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.