PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANBADAN USAHA MILIK DESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 3. Bupati adalah Bupati Sleman. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 6. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 10. Pihak Ketiga adalah pemerintah, swasta dan perorangan di luar pemerintah desa. 11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain. 12. Anggaran Rumah Tangga yang selajutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi. 13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMDes

Article 2

Correction

Pemerintah Desa membentuk BUMDes dalam rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian desa.

Article 3

Correction

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk: a. meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa; b. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; c. meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa; d. meningkatkan pendapatan desa.

Article 4

(1) Bentuk usaha BUMDes adalah badan hukum. (2) Pembentukan badan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 5

(1) Persyaratan pembentukan BUMDes didasarkan pada: a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa; b. potensi usaha ekonomi masyarakat; c. kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; d. ketersediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa; e. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; f. keberadaan unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan/atau g. tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. (2) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD, dengan dihadiri paling sedikit oleh: a. Kepala Desa; b. anggota BPD; c. perwakilan lembaga kemasyarakatan desa; dan d. tokoh masyarakat. (3) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.

Article 11

Jenis bidang usaha BUMDes meliputi: a. jasa; b. penyaluran bahan pokok; c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau d. industri dan kerajinan rakyat.

Article 12

BUMDes berkedudukan di wilayah desa bersangkutan.

BAB 1

Tahapan Pembentukan

Article 6

Correction

Pembentukan BUMDes dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pemerintah Desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUMDes kepada BPD dan Kepala Desa berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk; b. BPD bersama Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul masyarakat tentang pembentukan BUMDes; c. Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan BUMDes berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD; d. Pemerintah Desa menyusun AD/ART berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c; e. Pemerintah Desa menyusun peraturan desa tentang pembentukan BUMDes berdasarkan materi AD/ART dan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan f. Pemerintah Desa berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes memproses pembentukan badan hukum BUMDes sesuai peraturan perundang-undangan.

Article 7

Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit memuat: a. nama dan kedudukan; b. azas dan tujuan; c. kegiatan dan jenis usaha; d. organisasi dan tata kerja pengelola; e. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola; f. permodalan; g. penghasilan dan penghargaan; h. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan; i. hak dan kewajiban pengelola; j. bagi hasil dan rugi; k. sistem pengawasan internal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi AD/ART diatur dengan Peraturan Bupati.

Article 9

Penyusunan AD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan tahapan: a. mengundang masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa untuk merancang AD; b. membentuk tim perumus AD yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf AD; c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf AD; d. membuat Berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD; e. menyusun dan membentuk pengelola BUMDes; f. membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUMDes.

Article 10

Penyusunan ART dilaksanakan oleh pengelola BUMDes dengan tahapan: a. mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan pemerintah desa untuk merancang ART; b. membentuk tim perumus ART yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf ART; c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf ART; d. membuat berita acara pengesahan draf ART menjadi ART.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANBADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

BAB Keempat

Article 6

Article 7

BAB 1

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 2

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kelima

Article 11

BAB Keenam

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

BAB VI

Article 34

Article 35

Article 36

BAB Kesatu

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 1

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 2

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 3

Article 25

Article 26

BAB 4

Article 26

BAB Kedua

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 1

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31