PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

PERDA Nomor 10 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PROGRAM TJSL BADAN USAHA

Article 12

Correction

Program TJSL Badan Usaha dilaksanakan dengan mengacu pada: a. rencana kerja tahunan Badan Usaha; dan b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Article 13

Correction

Program TJSL Badan Usaha yang dibuat Badan Usaha disinergikan dengan program prioritas pembangunan Daerah.

Article 14

(1) TJSL oleh Badan Usaha minimal meliputi bidang: a. kesejahteraan sosial; b. pendidikan; c. kesehatan; d. seni dan budaya; e. keagamaan; f. kewirausahaan; g. infrastruktur; dan h. lingkungan. (2) Program bidang TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bina lingkungan, kesehatan, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan keagamaan; b. kewirausahaan dan kemitraan usaha mikro dan koperasi; c. program langsung pada masyarakat; dan d. pembangunan infrastruktur. (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan dilaksanakan untuk: a. meningkatkan kesejahteraan sosial; b. meningkatkan kualitas keagamaan; c. meningkatkan kualitas pendidikan; d. meningkatkan taraf kesehatan; e. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat; f. mengembangkan seni dan budaya; g. memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha; h. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan i. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha Badan Usaha.

Article 15

Program bina lingkungan, kesehatan, sosial, seni budaya, dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup, peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan sosial, pengembangan seni budaya, dan peningkatan kualitas keagamaan.

Article 16

Program kewirausahaan dan kemitraan usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

Article 17

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, berupa: a. hibah, yang dapat diberikan oleh Badan Usaha kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Badan Usaha; b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan; c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana, dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial; e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan/atau f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Article 18

Program bina pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan program pembangunan sarana prasarana untuk tempat ibadah, tempat kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum, dan sarana lainnya.

BAB V

FORUM TJSL BADAN USAHA

Article 19

Correction

(1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha dibentuk Forum. (2) Semua Badan Usaha di Daerah menjadi anggota Forum.

Article 20

Correction

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk: a. membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL Badan Usaha; b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Article 21

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas: a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat; b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan di Daerah sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) serta program penanganannya; c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Article 22

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai fungsi: a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum; b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya; c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di Daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan, dan pihak lainnya; d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSL Badan Usaha kepada pihak lain; e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSL Badan Usaha; dan f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSL Badan Usaha.

Article 23

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) minimal terdiri atas: a. pengurus; dan b. anggota. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun. (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.

Article 24

(1) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan TJSL Badan Usaha diatur dan ditetapkan oleh Forum. (2) Mekanisme pembentukan organisasi Forum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VI

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Article 25

Correction

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSL Badan Usaha di Daerah berperan untuk: a. memberikan pemahaman kepada Badan Usaha mengenai pelaksanaan TJSL Badan Usaha; b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSL Badan Usaha dengan program Pemerintah Daerah; c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah; d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSL Badan Usaha; e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musyawarah rencana pembangunan Desa dan/atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL Badan Usaha; f. memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSL Badan Usaha dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSL Badan Usaha.

Article 26

(1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum TJSL Badan Usaha. (3) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum menyusun program TJSL Badan Usaha dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 27

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL Badan Usaha kepada Forum. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL Badan Usaha dari masing-masing Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

BAB III

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

Article 26

Article 27

BAB VII

Article 28

Article 29

BAB VIII

Article 30

BAB IX

Article 31

Article 32

Article 33

BAB X

Article 34

BAB XI

Article 35

BAB XII

Article 36

BAB XIII

Article 37

BAB XIV

Article 38

BAB XV

Article 39

Article 40

Article 41