PERDA Nomor 4 Tahun 2022
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
PENDAHULUAN Sebagaimana diamanatkan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
Gambaran Umum 2.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pekalongan. 2.2. Letak Geografis.
Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 3.1. Ekonomi Makro.
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan. 4.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Pendapatan yang
Kebijakan Akuntansi 5.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
Informasi Tambahan 7.1 Status Tanah 7.2 Tanah Dalam Status Sengketa
Penutup Lampiran-lampiran: I.
GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021 2.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pekalongan
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 3.1 Ekonomi Makro
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 6.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 6.1.1 PENDAPATAN DAERAH
INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN Sebagaimana disyaratkan dalam Pernyataan SAP Nomor 04 tentang Catatan Atas
PENUTUP Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar