PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERDA Nomor 1 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas. 6. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas. 8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas. 9. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas. 10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri. 11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Article 10

Correction

(1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari : a. Asisten Pemerintahan; b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan; c. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan; dan d. Asisten Administrasi Umum. (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan : a. Asisten Pemerintahan, membawahkan : 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan : a). Sub Bagian Tata Pemerintahan; b). Sub Bagian Pertanahan; dan c). Sub Bagian Pengembangan Wilayah. 2. Bagian Hukum, membawahkan : a). Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum; b). Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan; dan c). Sub Bagian Fasilitasi dan Bantuan Hukum. 3. Bagian Organisasi, membawahkan : a). Sub Bagian Kelembagaan; b). Sub Bagian Tata Laksana; dan c). Sub Bagian Kepegawaian dan Analisa Jabatan. b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan : 1. Bagian Ekonomi, membawahkan : a). Sub Bagian Sarana Perekonomian; b). Sub Bagian Produksi Daerah; dan c). Sub Bagian Permodalan dan Perbankan. 2. Bagian Pembangunan, membawahkan : a). Sub Bagian Penyusunan Program; b). Sub Bagian Pengendalian; dan c). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. c. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan, membawahkan : 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : a). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; b). Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga; dan c). Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Bagian Keuangan, membawahkan : a). Sub Bagian Anggaran; b). Sub Bagian Perbendaharaan; dan c). Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan. 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan : a). Sub Bagian Pemberitaan dan Informasi ; b). Sub Bagian Kehumasan dan Dokumentasi; dan c). Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan : 1. Bagian Umum, membawahkan : a). Sub Bagian Tata Usaha; b). Sub Bagian Rumah Tangga; dan c). Sub Bagian Kearsipan. 2. Bagian Protokol, membawahkan : a). Sub Bagian Penatalaksana Acara; b). Sub Bagian Administrasi Pimpinan; dan c). Sub Bagian Perjalanan Pimpinan. 3. Bagian Perlengkapan, membawahkan : a). Sub Bagian Analisa Kebutuhan; b). Sub Bagian Pengadaan; dan c). Sub Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan. (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah. (4) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten. (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

BAB VIII

Article 22

BAB IX

Article 23

Article 24

Article 25