Correct Article 76

(1) Penyidikan terhadap tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh PPNS dan/atau penyidik umum yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; d. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; e. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan g. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.