Correct Article 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 8 Juli 2020 BUPATI LUMAJANG, ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML. Diundangkan di Lumajang pada tanggal 8 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd. Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. NIP. 19690507 198903 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 41 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekda Asisten Kepala DPMPTSP Kabag. Hukum LAMPIRAN PERATURAN BUPATILUMAJANG NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIANKEWENANGANPENYELENGGARAAN PELAYANANPERIZINANDAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. DAFTAR PELAYANAN PERIZINANDAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK I. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI DENGAN SISTEM OSS A. IZIN USAHA NO SEKTOR USAHA JENIS PERIZINAN 1. SEKTOR PERTANIAN 1. Izin Usaha Perkebunan 2. Izin Usaha Tanaman Pangan 3. Izin Usaha Hortikultura 4. Izin Usaha Peternakan 5. Pendaftaran Usaha Perkebunan 6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 7. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura 8. Pendaftaran Usaha Peternakan 2. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1. Izin Lingkungan 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk usaha Jasa 3. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi 2. Izin Mendirikan Bangunan (Usaha) 3. Sertifikat Laik Fungsi 4. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) 3. Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan 5. SEKTOR KESEHATAN Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D 6. SEKTOR PERINDUSTRIAN 1. Izin Usaha Industri 2. Izin Perluasan 7. SEKTOR PERDAGANGAN 1. Surat Izin UsahaPerdagangan 8. SEKTOR PERHUBUNGAN 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 9. SEKTOR PARIWISATA 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 10. SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan 11. SEKTOR KETENAGAKERJAAN 1. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 12. SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO 1. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 2. Izin Koperasi Simpan Pinjam 13. SEKTOR PERTANAHAN Izin Lokasi B. IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL NO SEKTOR USAHA JENIS PERIZINAN 1. SEKTOR KESEHATAN 1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 2. Izin Toko Alat Kesehatan 3. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D 4. Izin Operasional Klinik 5. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama 6. Izin Apotek 7. Izin Toko Obat 8. Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 9. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT 2. SEKTOR PERDAGANGAN 1. Tanda Daftar Gudang 2. Surat Pendaftaran Waralaba (STPW) 3. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN 1. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil 2. Izin Pembuangan Air Limbah 4. SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal 5. SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO 1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 3. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam C. PENDAFTARAN NO SEKTOR USAHA JENIS PERIZINAN 1. SEKTOR PERDAGANGAN Nomor Induk Berusaha (NIB) II. PELAYANAN DAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK SIMPADU NO SEKTOR USAHA JENIS PERIZINAN 1 2 3 1. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1. Izin Penyelenggaraan Reklame 2. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Reklame 3. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah tanah Permanen dan Tidak Permanen 4. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Dinas Pekerjaan Umum 5. Izin Mendirikan Bangunan (Tempat Tinggal) 2. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Izin Lingkungan non OSS 3. SEKTOR KESEHATAN 1. Izin Operasional Optik 2. Izin Operasional Puskesmas 3. Izin Praktik Bidan 4. Izin Praktik Perawat 5. Izin PraktikApoteker 6. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian NO SEKTOR USAHA JENIS PERIZINAN 1 2 3 7. Izin Kerja Tenaga Gizi 8. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 9. Izin Praktik Penata Anestesi 10. Izin Praktik Terapis Gizi dan Mulut 11. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 12. Izin Praktik Elektromedis 13. Izin Praktik Psikolog Klinis 14. Izin Praktik Akupuntur Terapis 15. Izin Kerja Refraksionis Optisien 16. Izin Kerja Fisioterapis 17. Izin Kerja Perekam Medis 18. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 4. SEKTOR PERHUBUNGAN 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang 5. SEKTOR PERTANIAN 1. Izin Praktek Dokter Hewan 2. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan) 3. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Iseminator) 4. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB) 5. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR) III. PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAINNYA NO SEKTOR USAHA JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAINNYA 1. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Layanan Permohonan Surat Infomasi Tata Ruang 2. SEKTOR PERTANIAN Layanan Permohonan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) BUPATI LUMAJANG, ttd. H. THORIQUL HAQ, M.ML.