Correct Article 28

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat : a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. (3) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Tenaga Listrik dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang. (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. (6) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.