Correct Article 10

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan pungutan PAD melalui sistem transaksi digital yang hasilnya wajib disetor langsung ke RKUD. (2) Penyetoran ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat- lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/atau menyesuaikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Hasil pungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diinformasikan kepada Masyarakat dan/atau Badan yang mempunyai kewajiban membayar PAD. (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja melanggar ketentuan Digitalisasi Transaksi PAD dikenakan sanksi adminstratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis tata cara transaksi PAD secara digital diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Instrumen Transaksi